INDIRA AGUSTIN


Berpacu menjadi yang terbaik

Ekuador

            Ekuador merupakan suatu negara dengan nama resmi República del Ecuador (www.state.gov). Secara geografis, negara ini terletak di Amerika Latin, dan berbatasan dengan negara Perú, negara Columbia, dan samudera Pasifik. Negara berpenduduk sekitar 14 juta jiwa ini beribukota di Quito. Bahasa resmi yang digunakan di Ekuador adalah bahasa Spanyol. Namun, di Ekuador juga terdapat bahasa lain, yaitu bahasa Quichua. Negara Ekuador memiliki bentuk negara Republik, yang dipimpin oleh seorang Presiden. Presiden Ekuador saat ini adalah Rafael Correa (www.state.gov).

            Masyarakat di Ekuador telah belajar mengenai eksklusifitas, terutama dalam bidang politik dan ekonomi, bahkan sejak awal terbentuknya pemerintahan. Hal dikarenakan kurang dapat berintegrasinya warga Ekuador, baik di antara kelompok elitnya, maupun antara kelompok elit dengan kelompok proletar. Akibatnya adalah selalu ada perpecahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam internal negara Ekuador (Pablo Andrade A., et al. 2005). Perpecahan inilah yang kemudian membuat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

            Perkembangan politik dan ekonomi Ekuador di era kontemporer terbagi menjadi tiga gelombang. Pertama adalah era pertumbuhan ekspor modern. Era ini terjadi dalam kurun waktu 1860 hingga 1972. Pada tahun 1860 hingga tahun 1920, perekonomian di Ekuador bergantung pada hasil perkebunan cokelatnya. Trend tersebut berubah pada tahun 1948 hingga tahun 1972, di mana idola dari ekspor Ekuador adalah pisang. Dalam era ini, perekonomian dan perpolitikan di Ekuador dikuasai oleh pemilik perkebunan terbesar, di mana para pemilik kebun hanya terpusat pada daerah-daerah pantai (coastal) Ekuador bagian barat, sedangkan orang-orang di bagian Selatan menjadi kaum kelas menengah, dengan sebutan highland. Kelompok coastal didominasi oleh aktor-aktor ekonomi, sedangkan highland digerakkan oleh pastur dan elit-elit lokal lainnya.

            Pada awal perkembangan di era kontemporer ini, perpolitikan hanya menjadi arena persaingan antar elit coastal dan higland saja, sementara kelompok buruh maupun kelompok Indigenous, yang berisi orang-orang Indian, tidak diberi kesempatan untuk tampil. Elit dari pihak coastal dan highland hanya bersatu ketika mereka menghadapi ancaman yang serius dari kelompok kelas menengah dan kelas bawah. Pada tahun 1937, muncul aktor baru dalam perpolitikan Ekuador, ketika pihak militer berhasil mengambil alih pemerintahan. Di sini, rezim militer memimpin dengan membawa ide-ide populis, yaitu pemerintahan yang dilakukan untuk rakyat secara luas. Rezim militer telah berhasil membawa perubahan struktur sosial di negara Ekuador, dimana domain politik dan ekonomi tidak lagi dikuasai oleh pihak elit, melainkan digunakan untuk semua kepentingan rakyat. Selain itu, rezim militer berhasil melakukan pembangunan perekonomian melalui Reformasi Agraria 1 (1964), Petroleum Boom (1972), dan Reformasi Agraria 2 (1973).

            Reformasi Agraria 1 berhasil menghapuskan penindasan terhadap huasipungo, yaitu para penduduk desa. Hal ini dikarenakan strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan dengan baik, yang akhirnya dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat, terutama kepada masyarakat kelas bawah. Petroleum Boom merupakan salah satu prestasi dari rezim militer, karena untuk pertama kalinya Ekuador berhasil mengeksploitasi sumber daya alamnya dengan lebih baik dari sebelumnya, sehingga Ekuador tidak hanya mengandalkan sektor perkebunan, melainkan juga sektor pertambangan. Dan Reformasi Agraria 2 berhasil dalam menjalankan diversifikasi industri nasional dan investasi dalam bentuk fisik maupun sosial infrastruktur, terutama dalam bidang pendidikan (Pablo Andrade A., et al. 2005.). Namun, keberhasilan rezim militer tersebut tidak membuat pemerintah menjadi populer. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberontakan pada tahun 1976, yang kemudian membuat Ekuador menjadi sebuah negara trumvirate yang dipimpin oleh 3 kelompok, yaitu kelompok militer dan kelompok elit, baik dari higland maupun dari coastal.

            Era perkembangan kedua dikenal dengan era transisi demokrasi. Era ini ditandai dengan dikembalikannya tampuk kepemimpinan negara kepada rakyat sipil pada tahun 1979. Dalam era ini, terjadi perubahan besar dalam perpolitikan di Ekuador. Perubahan pertama adalah mulai munculnya partai-partai politik. Terdapat banyak partai politik yang muncul, yang memiliki ideologi yang bermacam-macam, dari ideologi kiri, tengah, hingga kanan. Namun, terdapat suatu trend, dimana kelompok elit ekonomi lebih berada pada partai-partai politik yang berideologi kanan, sedangkan masyarakat kelas menengah dan warga Indian lebih cenderung memilih partai politik yang berideologi kiri. Kedua, disusunnya Konstitusi 1978, yang mereformasi struktur power politik. Jika pada era sebelumnya tokoh politik hanya berasal dari elit dan militer saja, sekarang melalui Konstitusi 1978, rakyat sipil dapat menjadi kandidat presiden selama ia didukung oleh suatu partai politik nasional. Ketida adalah mulai diakuinya hak-hak politik warga Indian (Pablo Andrade A., et al. 2005). Transisi demokrasi ini mulai diterapkan di Ekuador tidak lepas dari kedekatan hubungannya dengan Amerika Serikat (AS), bahkan sejak tahun 1900. Hal ini disebabkan karena AS adalah partner dagang dari hasil-hasil Ekuador, serta AS adalah negara yang menyuplai barang-barang industri ke Ekuador. Hal tersebut didukung dengan dibangunnya terusan Panaman, yang membuat kegiatan dagang antar kedua negara menjadi semakin mambaik. Bahkan, sejak tahun 1950, Ekuador menjalin hubungan spesial dengan AS, dengan harapan Ekuador memperoleh bantuan dari USAID untuk melakukan pembangunan (Pablo Andrade A., et al. 2005).

            Namun, meskipun ide-ide demokrasi mulai ditanamkan di Ekuador, integrasi warga masih belum dapat terbentuk. Bahkan, elit-elit politik pun tetap mengerucut pada kelompok-kelompok elit ekonomi. Sehingga, demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, walaupun sudah dijamin haknya dalam konstitusi, warga Indian hanya dapat ikut berpartisipasi dalam memilih calon kandidat, tanpa dapat mencalonkan diri sebagai kandidat. Hal ini kemudian membuat adanya desakan untuk mereformasi negara lagi. Desakan tersebut menguat pada tahun 1982, ketika pemerintah Ekuador terpaksa untuk menerapkan ide-ide neoliberal sebagai resep yang diberikan oleh IMF dan World Bank, sebagai jalan keluar dari masalah ekonomi yang terjadi pada waktu itu. Hal tersebut membuat terjadinya perpecahan antara presiden, rakyat, dan elit politik lainnya.

Akhirnya, pada tahun 1996 muncul gerakan sosial MUUP dari warga Indian. Gerakan sosial ini menandakan perkembangan terakhir dari perpolitikan di Ekuador. Gerakan sosial ini dimotivasi oleh rasa tidak puas terhadap pemerintahan yang ada. Tahun 1997, MUUP berhasil mendesak pemerintah untuk mereformasi negara, demi mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh Ekuador. Hasilnya adalah terbentuknya Konstitusi 1997, yang menggantikan Konstitusi 1978. Dalam konstitusi yang baru, tidak ada lagi diskriminasi politis dalam masyarakat Ekuador. Semua warga dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik, termasuk dalam proses decissionmaking. Selain itu, tahun 1998 diadakan sidang paripurna atas desakan gerakan sosial tersebut. Hasilnya adalah:

  1. Adanya desentralisasi administratif.
  2. Penghapusan diskriminasi politis.
  3. Kandidat politik dapat berasal dari gerakan sosial.
  4. Ide-ide feminisme mulai dibahas dalam politik, termasuk jatah kursi kandidat untuk wanita.

(Pablo Andrade A., et al. 2005) 

Sayangnya, hasil dari sidang paripurna tersebut tidak menjelaskan secara detail posisi dari negara di dalam kegiatan ekonomi. Di satu sisi, negara wajib untuk mengedepankan pemenuhan public goods, seperti kesehatan, pendidikan, dan perbaikan infrastruktur. Namun, di sisi lain, negara juga perlu untuk mengurangi utang luar negerinya.

Tahun 1998 adalah tahun terburuk dari perekonomian Ekuador. Dengan utang luar negeri yang besar, ditambah dengan krisis finansial global yang melanda dunia serta merosotnya harga minyak, membuat 60% dari sektor finansial di Ekuador mengalami kebangkrutan. Akibatnya, banyak perusahaan-perusahaan swasta, yang ikut berutang ke pihak luar negeri, juga mengalami kebangkrutan. Pada waktu itu, presiden Mahuad berkeinginan untuk menarik simpati dan mendapat dukungan dari pihak luar negeri agar dapat keluar dari masalah tersebut, sehingga beliau memutuskan untuk mengkonversi utang swasta tersebut sebagai utang nasional. Namun, kebijakan tersebut malah membuat perekonomian Ekuador semakin memburuk, dengan ditandai terus merosotnya nilai mata uang sucre. Akhirnya, kebijakan kedua yang diambil adalah melakukan Dolarisasi, yaitu mengganti mata uangnya menjadi mata uang dolar Amerika (US$). Kebiijakan dolarisasi tersebut memang dapat menekan laju inflasi.

Akhirnya, penerus dari presiden Mahuad berhasil dalam upaya memperbaiki perekonomian di Ekuador. Pertama adalah presiden Gustavo Noboa. Beliau berhasil dalam menarik FDI ke Ekuador, sehingga Ekuador dapat mengelola kembali perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negerinya, dan terus meningkatkan GDP-nya. Tren positif tersebut dilanjutkan oleh presiden selanjutnya, yaitu Lucio Gutiérez, dengan keberhasilannya membangun Oleoducto de Crudo Pesado (OCP), yaitu sebuah pipa yang membuat ekspor minyak Ekuador semakin berkembang.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Ekuador merupakan negara yang memiliki masalah dalam hal integrasi nasionalnya. Artinya, tidak mudah bagi setiap warga Ekuador untuk bersatu bahu-membahu dalam rangka membangun negara yang stabil. Sehingga kedepannya, Ekuador akan meengalami banyak tantangan terhadap kestabilan negaranya, dikarenakan lemahnya integrasi antar warganya. Namun sebenarnya, Ekuador memiliki potensi untuk menjadi satu negara yang stabil, dengan mengandalkan tanahnya yang relatif subur serta ladang minyak yang dimilikinya. Selama integrasi antar warga dapat terjaga, maka prospek Ekuador untuk mengalami kemajuan, terutama di bidang ekonomi dan politik akan sangat besar.

 

Referensi:

Pablo, Andrade A, and North, Liisa L. “Ecuador Political Turmoil Social Mobilization and Frustated Reform,” in Black, Jan Knippers. 2005. Latin America: Its problem and Its Promise, 4th edition, Chapter 22

www.state.gov, diakses pada7 Mei 2012.

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :