INDIRA AGUSTIN


Berpacu menjadi yang terbaik

Masyarakat Budaya Politik Southern Cone: Brasil

            Brasil merupakan sebuah negara di Amerika Selatan dengan sumber daya alam yang berlimpah, sehingga acapkali dijuluki sebagai sleeping giant of Latin America. Tanahnya yang subur membuatnya tak pelak memanfaatkannya dengan mengembangkan bidang agrikultural sebagai sumber pengembangan perekonomian negara. Sebelum meraih kemerdekaannya, Brasil merupakan jajahan bangsa Portugal sejak tahun 1500. Pada awalnya, kedudukan Brasil hanyalah sebatas koloni dari kerajaan Portugal. Pada tahun 1808, raja Dom João VI beserta keluarganya melarikan diri dari Perancis, dan bersembunyi di Brasil selama 13 tahun. Pada tahun 1815, kerajaan Portugal mengangkat kedudukan dari Brasil sebagai kerajaan yang berada di bawah kekuasaan emperium Portugal. Tahun 1821, raja Dom João VI kembali ke Portugal, dan menunjuk anaknya, Pedro Alcantara, sebagai pemimpin Brasil. Namun, pada saat kerajaan Portugal ingin mengembalikan status Brasil sebagai koloni, rakyat Brasil memberontak. Hal tersebut kemudian didukung oleh sang putra raja, dengan mendeklarasikan kemerdekaan Brasil dari Portugal pada tanggal 7 September 1822. Sejak saat itu, Brasil menjadi sebuah negara merdeka dengan bentuk kerajaan, yang dipimpin oleh Pedro Alcantara, dengan gelar Dom Pedro I (www.state.gov).

            Sejak memerdekakan diri hingga saat ini, Brasil telah mengalami berbagai dinamika terutama dalam bidang perpolitikannya. Dinamika perpolitikan tersebut terbagi ke dalam beberapa tahap. Pertama adalah tahap kerajaan. Dalam tahap ini, Brasil menerapkan bentuk negara sebagai sebuah kerajaan. 1822-1831 Brasil dipimpin oleh pangeran Portugal, Dom Pedro I. Selama pemerintahannya isu politik di Brasil didominasi oleh adanya kompetisi terhadap kekuasaan. Usaha atas pembuatan konstitusi diperebutkan oleh para elite politik masyarakat lokal dan kaum kerajaan, yang pada umumnya keturunan bangsa Portugis yang masih ingin kembali ke kerajaan Portugal. Keduanya lalu terpisah dalam dua partai besar, yaitu Partai Brasil dan Partai Portugal. Partai Brasil dipimpin oleh Jose Boni Facio, seorang elit politik lokal yang menginginkan adanya absolutism pemerintahan. Sementara Partai Portugal, berkebalikan dengan Partai Brasil, dipimpin oleh seorang keturunan Portugis yang menginginkan Brasil agar kembali bergabung dengan kekaisaran Portugal. Pembuatan konstitusi akhirnya dimenangkan oleh Partai Brasil, yang kemudian menggambarkan adanya absolutisme dan bersifat ambigu. The struggle over the new country’s political structure had ended ambiguously: a liberal charter imposed by an emperor who was thereby establishing limits on all future governments (Skidmore & Smith, 1997:149).

            Era Dom Pedro I berakhir pada tahun 1831, dimana ia harus pulang kembali ke Portugal. Tahta kerajaan Brasil kemudian diserahkan kepada anaknya, Dom Pedro II, yang kemudian memerintah Brasil dari tahun tersebut hingga 1889 (Skidmore & Smith, 1997). Dalam era pemerintahan Dom Pedro II, terdapat beberapa perubahan struktural dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Brasil. Pertama adalah penghapusan perbudakan, dan kedua adalah mulai muncul partai-partai politik yang membawa ideologi-ideologi baru, seperti partai Republikan, Konservatif dan Liberal. Selama masa pemerintahan Dom Pedro II, situasi politik cenderung stabil. Ancaman justru muncul dari luar, ketika terjadi perebutan wilayah Colorado dan Rio de la Plata bersama dengan Argentina, Uruguay, dan Paraguay, yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Paraguayan War. Perang Paraguay ini menghasilkan empat konsekuensi penting, yaitu: (1) jaminan atas akses ke jaringan sungai Rio de la Plata, (2) hubungan dua kekuatan besar Argentina dan Brasil yang kian dekat, (3) konsolidasi posisi Brasil secara finansial dan politik di Uruguay, dan (4) Paraguay tersisa dengan kematian setengah dari populasinya beserta dengan efek destruktif perang (Skidmore & Smith, 1997:152-3).

            Tahun 1889 merupakan akhir dari pemerintahan Dom Pedro II, sekaligus merupakan akhir dari rezim kerajaan, dan Brasil memasuki era perkembangan politik tahap kedua, yaitu tahap pembentukan Republik pertama. Berakhirnya kekuasaan Dom Pedro II diawali dari adanya ketimpangan dalam perbandingan jumlah antara militer dan pegawai kerajaan. Sebagai akibat dari Paraguayan War, jumlah militer membeludak, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan politikus.  Situasi tersebut membuat Dom Pedro II membuat kebijakan untuk “menelantarkan” militer, dan memfokuskan pada masalah-masalah sipil serta berusaha menanamkan nilai-nilai Republikanisme (Skidmore & Smith, 1997:155). Akibatnya adalah militer melakukan kudeta, dan memaksa Dom Pedro II beserta keluarga untuk kembali ke Portugal. Sejak saat itu, Brasil berubah secara struktur politiknya, dari kerajaan menjadi suatu negara berbentuk republik. Republik pertama ini mengadopsi bentuk pemerintahan dari Amerika Serikat (AS), yaitu sebuah negara republik yang bersifat federal, dengan memiliki beberapa negara bagian (State). Presiden pertama dari era ini adalah Deodoro da Fonseca, dengan Floriano Peixoto sebagai wakil presidennya, serta menghasilkan konstitusi baru, di mana desentralisasi dijalankan dalam berbagai bidang, termasuk kerjasama ekonomi dari State dengan negara lain (Skidmore & Smith, 1997:164).

            Pada era perkembangan kedua dalam perpolitikan Brasil tersebut, terdapat kecenderungan dari masing-masing negara bagian untuk membentuk suatu fokus kekuatan di tingkat state, di mana kekuasaan di dalam setiap negara bagian dimonopoli oleh partai politik yang dominan di wilayah tersebut. Hal ini kemudian dikenal dengan sebutan “politics of the governor” (Skidmore & Smith, 1997:164). Konstelasi tersebut kemudian menimbulkan permasalahan dalam internal politik Brasil, di mana hampir setiap negara bagian menghadapi masalah yang hampir sama, yang dihadapi Brasil ketika masih berbentuk kerajaan, yaitu feodalisme. Keturunan ataupun kerabat dari para elit politik selalu menjadi aktor-aktor dominan dalam perpolitikan di Brasil. Hal ini kemudian mengakibatkan munculnya kritikan dari para cendekiawan, di mana mereka menganggap bahwa penerapan republik sebagai bentuk negara, yang diadopsi dari AS, adalah sebuah kesalahan. Seharusnya, masalah yang dihadapi Brasil harus diselesaikan sendiri oleh kejeniusan lokal, bukan melalui gagasan dari asing (Skidmore & Smith, 1997:165).

            Konstelasi politik internal yang cenderung bersifat feodal tersebut membuat banyak kalangan merasa tidak puas terhadap pemerintah. Akhirnya, pada tahun 1930, terjadi kudeta yang dilakukan oleh militer. Hasil dari kudeta ini adalah tampilnya Getúlio Vargas sebagai presiden Brasil. Hal ini merupakan era ketiga dari perkembangan perpolitikan Brasil, yaitu era kediktatoran (www.state.gov). Di era ini, ideologi-ideologi baru berkembang di Brasil, mulai dari ekstrim kanan (fasisme) sampai ke kiri (komunisme). Kelompok ekstrim kanan dikenal dengan Integralis, dan kelompok kiri tergabung dalam Aliança Libertadora Nacional (ALN) (Skidmore & Smith, 1997:169). Kedua kelompok tersebut saling bermusuhan, sehingga presiden Vargas harus menerapkan rezim otoriter demi menjaga kestabilan Brasil. Rezim tersebut dikenal dengan Estado Nôvo (Skidmore & Smith, 1997:170). Dalam era ini, muncul konstitusi baru di Brasil, yang intinya mendukung kekuasaan Vargas di pemerintahan Brasil. Dalam hal ini, jelas terlihat bahwa Vargas sangat berambisi untuk menjadi pemimpin di Brasil.

            Tahun 1945, muncul beberapa partai politik baru yang berbeda dari sebelumnya. Partai-partai politik baru ini tidak lagi mengedepankan ideologi, melainkan kepentingan yang dibawanya. Partai-partai tersebut adalah partai UDN (Uniāo Democrática Nacional), yang berisi kelompok-kelompok anti Vargas; partai PSD (Partido Social Democrático), yang berisikan masyarakat Brasil yang heterogen; dan PTB (Partido Trabalhista Brasiliero), yang merupakan bentukan Vargas untuk persiapan pemilu. Hasil dari pemilu tahun 1945 adalah kekalahan di kubu Vargas, yang kemudian memunculkan jenderal Euricion Dutra sebagai presiden baru di Brasil (Skidmore & Smith, 1997:173-174).

Dutra, sebagai presiden baru, kemudian melahirkan konstitusi baru di Brasil pada tahun 1946, yang lebih menekankan pada penjaminan kebebasan individu oleh pihak negara. Hal ini merupakan awal dari era baru perpolitikan Brasil, yaitu era Republik ke dua. Salah satu kebijakan yang signifikan, yang dibuat oleh presiden Dutra adalah adanya industrialisasi, terutama dalam komoditi kopi. Selain industrialisasi, presiden Dutra juga mulai melakukan tindakan-tindakan represif terhadap kelompok-kelompok kiri (Skidmore & Smith, 1997:174).

Era Republik ke dua ini berakhir pada masa presiden João Goulart, di mana pada waktu itu terjadi stagnasi di perekonomian Brasil (www.state.gov). Kondisi tersebut membuat ketidakpuasan di kalangan rakyat, yang kemudian menimbulkan kudeta militer yang dipimpin oleh Humberto Castello Branco. Tidak seperti sebelumnya, kudeta militer yang terjadi di tahun 1964 ini membuat Brasil memasuki era baru dalam perpolitikannya, yaitu era Militer. Presiden pertama di era ini adalah pemimpin dari kudeta tersebut, yaitu Humberto Castello Branco (www.state.gov). Rezim militer ini kemudian berakhir pada tahun 1982, tepatnya ketika Jenderal João Baptista de Oliveira Figueiredo menjabat sebagai presiden Brasil, dan menghapuskan larangan rakyat sipil untuk berkecimpung di dunia politik (www.state.gov).

Peristiwa tersebut menandakan berakhirnya rezim militer, dan Brasil memasuki era terakhir dari dinamika perpolitikan internalnya, yaitu era demokratisasi. Dalam era ini, setiap pemerintah, baik di tingkat nasional, negara bagian, maupun di tingkat kota dipilih secara langsung oleh rakyat. Presiden pertama di era ini adalah Trancedo Neves (www.state.gov). Dua tokoh signifikan yang muncul di era ini adalah Fernando Henrique Cardoso dan Luiz Inacio Lula da Silva, yang membawa perubahan besar dari perekonomian, serta membawa nuansa ideologi kiri pada politik internal Brasil.

Perubahan rezim pemerintahan di negara-negara di kawasan regional Amerika Latin memang menarik untuk dikaji. Selain dapat menambah wawasa, mempelajari dinamika politik tersebut dapat menjadi sangat penting, mengingat di dalam riwayat masing-masing rezim membawa satu kebaikan dan kekurangan masing-masing. Dengan mempelajarinya lebih dalam, salah satunya seperti mengkaji mengenai apa yang terjadi di Brasil, dapat menambah wawasan setiap scholar, utamanya dalam menyumbangkan pemikirannya terhadap bangsa dan negaranya.

 

Referensi:

Skidmore, TE, and Smith, PH. 1997. Modern Latin America, 4th Edition. Oxford : Oxford University Press. Chapter 5 (Brasil).

U.S. Department of State, n.d. http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35640.htm. diakses pada 14 Mei 2012.

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :