INDIRA AGUSTIN


Berpacu menjadi yang terbaik

Isu Keamanan: Terorisme di Asia Tenggara

Dalam situasi perpolitikan internasional, terdapat beberapa hal yang hampir selalu menjadi perhatian utama, salah satunya adalah isu keamanan. Multikulturalisme di negara-negara Asia Tenggara yang sejak lama sering menimbulkan konflik baik etnis, agama, maupun separatisme, membuat isu keamanan ini kian diperhatikan. Sebab hal tersebut kemudian memberikan pengaruh terhadap stabilitas kawasan. Namun di awal abad ke-21, agaknya perhatian terhadap konflik tersebut menjadi sedikit bergeser akibat kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang bermaksud memerangi terrorisme setelah tragedi 9/11. Asia Tenggara seolah menjadi bagian dari semua itu. “Southeast Asia has become the ‘second front’ in the global campaign against terrorism.” (Cotton, 2003). Sejak tragedi tersebut, terrorisme menjadi suatu hal yang dapat mengancam kestabilan dan keamanan suatu wilayah, yang jika dibiarkan akan meluas pada skala internasional. Sudah terdapat banyak kasus terrorisme yang juga terjadi di kawasan Asia Tenggara seperti Bom Bali serta serangan kedutaan besar AS di Filipina dan Malaysia. Hal ini tidak lain menyebabkan AS menjadi sangat fokus terhadap adanya terrorisme yang ada di Asia Tenggara. AS kemudian merasa perlu untuk melakukan intervensi dengan membuat berbagai kampanye antiterorisme yang pada akhirnya justru menghasilkan suatu kontradiksi terhadap tujuan awal. Dimana kemudian muncul insekuritas yang justru memungkinkan munculnya jaringan-jaringan terrorisme di kawasan tersebut. Terlihat dari pernyataan James Cotton (2003) dalam artikelnya Southeast Asia After 11 September mengemukakan bahwa “While US may destroy terrorist groups... undermine democracy... contributing to political and social conditions that are conducive to the emergence of terrorism.”

Asumsi bahwa dalang di balik tragedi 9/11 adalah jaringan kelompok Al-Qaeda, mengindikasikan bahwa terrorisme yang ada di Asia Tenggara juga memiliki koneksi dan jaringan terhadap kelompok terroris tersebut. Terlihat dari banyaknya penangkapan kelompok-kelompok militan dan organisasi berbasis Islam yang dianggap sebagai jaringan dari Al-Qaeda, seperti Jemaah Islamiyah di Indonesia, Abu Sayyaf Group di Filipina, dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS). Pada dsarnya hal ini memperlihatkan bahwa jaringan terrorisme ini telah melampaui batas-batas negara, meski tidak menggunakan nama negara sebagai suatu institusi yang sah (Swanstron dan Bjornehed, 2004). Hal ini membuat AS kian mendesak ASEAN untuk dapat bertindak tegas. Ia bahkan memberikan bantuan-bantuan baik secara materiil seperti bantuan militer maupun non materiil seperti kerjasama dan asistansi pertahanan. Salah satu bentuk nyatanya adalah penandatanganan Joint Declaration sebagai bentuk kerangka kerjasama dalam hal intelligence sharing dan capacity building.

Terrorisme kontemporer dan di Asia Tenggara ini membutuhkan penanganan yang berbeda. Selain karena sifatnya yang berdasar pada agama (religious based), juga karena sifatnya yang transnasional dan oleh sub-state actor. Sehingga pergerakannya yang luas dan bebas tersebut-lah yang membuat rumit. Selain itu tidak adanya headquarter yang pasti yang dapat dijadikan target militer oleh negara. Juga basis agama menjadikannya dengan mudah untuk doktrinasi terhadap orang-orang baru. Pemicu lainnya adalah menyebarnya liberelisme kapitalisme yang secara tidak langsung bertentangan dengan ideologi Islam yang menjadi mayoritas di beberapa negara di Asia Tenggara. Sehingga ketidaksepahaman inilah yang kemudian membuat mobilisasi dan perubahan sosial yang mengakar pada kelompok0kelompok terorisme yang terbentuk (Swanstrom dan Bjornehed, 2004).

Untuk mengatasi terrorisme tersebut, seharusnya negara-negara Asia Tenggara dapat saling mengadakan kerjasama, baik secara bilateral maupun multilateral, “occured on low scale and are in dire need of further development... Nations have proven not to be able to cooperate.” (Swanstrom dan Bjornehed, 2004). Namun kendala yang ada adalah adanya rasa saling curiga satu sama lain, dimana adanya dugaan bahwa salah satu negara merupakan sarang dari gerakan terrorisme. Salah satu contohnya adalah tuduhan Singapura ketika terjadi pengeboman kedutaan besar AS di Singapura, bahwa pelakunya adalah warga negara Indonesia. Dari sini terlihat adanya kurangnya pertukaran informasi antara kedua belah pihak dan kerjasama bilateral sehingga menyebabkan munculnya kecurigaan. Perjanjian antiterror antara AS dengan ASEAN pada Mei 2002 seolah menjadi paksaan agar negara-negara ini mau saling bekerjasama. Namun demikian, ruapanya masyarakat memiliki pendapatnya sendiri mengenai terrorisme ini. Utamanya masyarakat di Indonesia mengindikasikan bahwa program anti-teror AS tersebut sekaligus menjadi program anti-Islam. Dan hal ini menjadi lebih parah ketika negara-negara di Asia Tenggara tidak ada perjanjian ektsradisi satu sama lain (Swanstrom dan Bjornehed, 2004).

Kendala utama yang menghalangi penanganan terorisme adalah bahwa regional ini tidak memiliki struktur regional yang memadai untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Swanstrom dan Bjornehed (2004) memandang perlunya sebuah struktur formal yang mampu mewadahi penyelesaian permasalahan. “military threat from an invisible enemy calls for formal cooperation and organized efforts... ASEAN ‘failed’ to formalize its cooperation.... efforts have been based on conflict avoidance (musyawarah)” (Swanstrom dan Bjornehed, 2004). Menurut mereka, masalah terorisme tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme ASEAN yang hanya mengandalkan musyawarah dan koordinasi damai.  sayangnya hal ini bertentangan dengan prinsip ASEAN yang non-intervensi. Dan masih menurut Swanstrom dan Bjornehed (2004), “Terrorism has a trans-national reach... measure against it has to be met on the regional and international level”. Sehingga masalah terorisme seharusnya ditangani secara langsung, dimana hal ini tentu menggeser prinsip non-intervensi dan memuatnya tidak relevan lagi. Dibentuknya ARF sebagai wadah komunikasi dan oenyelesaian masalah juga tidak dapat membantu menyelesaikan konflik karena hanya menjadi talk shop. Ditambah lagi dengan adanya perbedaan persepsi negara anggota ASEAN terhadap dominasi AS yang juga mengakibatkjan kerjasama antar negara di Asia Tenggara ini sulit tercapai.

Pada akhirnya Swanstrom dan Bjornehed (2004) memberikan solusi, bahwa terorisme di Asia Tenggara dapat diselesaikan, apabila kelemahan-kelemahan antar negara tersebut diatasi. Maka dari itu perlu ditekankan adanya kerjasama baik bilateral, regional, dan multilateral, yang berdasar dari adnaya ekmauan unilateral masing-masing negara. “need militarilly force also increase economic development, social stability, and political participation... And need to work for more structural change.” (Swanstrom dan Bjornehed, 2004). Sedikit berbeda, Cotton (2003) menenkankan bahwa penanganan terorisme membutuhkan adanya skala prioritas terhadao peningkatan ideologi dan nilai-nilai liberal, dimana menurutnya jaringan terorisme di Asia Tenggara muncul sebagai akibatadanya reperesi politik dan ekonomi oleh pemerintah otoriter di pemerintah negara itu sendiri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terorisme menjadi ancaman yang sulit untuk dihindari. Mengingat dalam usaha pemberantasannya pun, kurang adanya sinkronisasi pandangan antara negara-negara Asia Tenggara sendiri. Adanya skeptisisme dan kecurigaan antara anggota ASEAN justru akan menghambat penmebrantasan terorisme di Asia Tenggara. Dibentuknya berbagai perjanjian dan kerjasama rupanya tidak memberikan hasil yang signifikan. Penulis setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Swanstrom dan Bjornehed (2004). Sehingga menurut penulis perlu adanya struktur regional yang pasti, dalam rangka mengurangi tingkat terorisme yang ada di Asia Tenggara.

 

Referensi:

Cotton, James. (2003). Southeast Asia After 11 September dalam Terrorism and Political Violence. Vol.15 No.1 (Spring 2003). London: Frank Cass. pp. 148-170.

Niklas, Swanstrom and Bjornehed, Emma., 2004. Konflik resolution of Teroris Conflict in southeast Asia. Dalam Terrorism and Political Violence, vol. 16 no. 2 (Summer 2004). London: Frank Cass pp. 328-349

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :