INDIRA AGUSTIN


Berpacu menjadi yang terbaik

ASEAN Ways: Norms and Order

Sebagaimana organisasi pada umumnya, ASEAN memiliki beberapa prinsip dasar serta norma-norma yang digunakan sebagai pijakan bagi setiap interaksi, hubungan, maupun kerjasama yang dilakukan di dalamnya. ASEAN Ways merupakan sebutan bagi sekumpulan norma dan prinsip yang telah disepakati bersama untuk kemudian dijadikan landasan berperilaku bagi negara-negara anggota ASEAN utamanya dalam masalah penyelesaian konflik baik dalam ataupun luar kawasan ASEAN. ASEAN sendiri dibentuk untuk memproteksi dan meningkatkan kedaulatan negara-negara anggotanya serta untuk membantu proses pembangunan negara-negara anggotanya yang pada masa pembentukannya masih tergolong sangat muda (Narine, 2002). Dimana pada awalnya ASEAN juga berfungsi untuk melindungi negara-negara anggotanya dari adanya intervensi eksternal, namun karena lemahnya kedaulatan, hal ini justru menjadi penghambat bagi ASEAN untuk melindungi mereka.

Menurut Narine (2002) dalam artikelnya ASEAN in the Twenty-First Century, sebenarnya ASEAN dapat jauh lebih berkembang dari yang ada sekarang apabila negara-negara anggotanya memiliki common interest yang lebih detail dan mendalam dari sekedar prinsip dasar yang telah ditetapkan sejak awal, khususnya dalam hal politik dan ekonomi. Namun hal ini sulit terjadi karena adanya rasa saling curiga satu sama lain (Narine, 2002). Tapi setidaknya dua tujuan yang paling penting telah tercapai, yakni menyediakan sebuah forum yang memfasilitasi adanya kerjasama, dimana hal ini kemudian mendorong adanya regional peace; dan menyediakan sebuah identitas dalam skala internasional yang membuat suara-suara mereka lebih didengar. Prinsip dasar yang berlaku di ASEAN, sebagaimana telah banyak diketahui, adalah nonintervensi dan secara eksplisit melarang adanya tindakan tertentu yang akan mengganggu kedaulatan antarnegara anggota. Narine (2002) mencontohkannya dengan pelarangan ASEAN terhadap negara-negara anggotanya untuk menggunakan kekuatan pasukan militer untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka, dalam rangka mempertahankan perdamaian kawasan.

Prinsip kuat yang dipegang teguh oleh ASEAN adalah untuk menghormati segala bentuk kebebasan, hak asasi manusia serta keadilan sosial. Dengan menjunjung tinggi piagam PBB, ASEAN  juga turut mengikuti kaidah-kaidah didalam piagam tersebut yang menyinggung tentang masalah hukum internasional serta hukum kemanusian internasional. Prinsip inilah yang lebih lanjut dikenal sebagai ASEAN Ways. Akan tetapi kapasitas dan kapabilitas dari ASEAN Ways yang terdiri dari dari prinsip nonintervensi dan non-military engagement ini masih dipertanyakan berkaitan dengan adanya penanganan konflik yang terjadi di Asia Tenggara. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa masalah kedaulatan juga menjadi salah satu hambatan bagi terjadinya konflik yang kemudian berpengaruh pada stabilitas kawasan. ASEAN yang berprinsip menjunjung tinggi kedaulatan masing-masing negara menjadi tidak dapat memiliki akses dan otoritas terhadap intervensi dengan tujuan peredaan konflik di kawasan tersebut.

ASEAN Ways tercantum dalam beberapa dokumen resmi ASEAN seperti ASEAN Declaration (1967) ) dan The Treaty of Amity and  Cooperation in Southeast Asia (1976), yang secara umum berisi norma-norma, perilaku-perilaku beserta serangkaian prosedur yang harus dilakukan dan dijalankan apabila suatu ketika terjadi konflik, berupa kontrol terhadap anggota ASEAN (Haacke, 1999). ASEAN Ways kemudian jga dianggap fleksibel, karena tidak hanya mengedepankan prinsip nonintervensi, namun menyesuaikan dengan dinamika konflik yang ada. Anggotanya bebas untuk saling menjalin hubungan dengan negara anggota lainnya. Interaksi yang baik tersebut tercermin dalam ikatan dan hubungan diplomasi yang kuat. Sementara itu hubungan negara anggota dengan negara kawasan lain menjadi patut dikhawatirkan, sebab ditakutkan akan menimbulkan konflik. Seperti kedekatan hubungan Filipina dan Thailand yang dekat dengan Amerika Serikat, Malaysia dan Singapura yang dekat dengan Inggris, dan Vietnam yang masih dipengaruhi oleh Komunisme Cina serta Myanmar yang mendapatkan dukungan juga dari Cina. Juga masalah perebutan wilayah perbatasan seperti kepulauan Spratly di wilayah Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara anggota seperti Vietnam, Cina, dan Filipina. Oleh sebab itu diplomasi internal regional menjadi sangat penting untuk memperbaiki hubungan domestik antar anggota yang mungkin dapat terpecah akibat pengaruh asing.

Meskipun pada dasarnya prinsip nonintervensi diberlakukan, namun tetap ada sebuah intervensi yang konstruktif dan fleksibel, yang bertujuan memberikan kewenangan bagi ASEAN untuk bertindak ketika terdapat potensi konflik di suatu negara ASEAN yang mungkin mengancam stabilitas dan keamanan kawasan. Intervensi yang konstruktif ini diterapkan dalam sebuah konsep security community, yang mewadahi aliansi militer negara-negara ASEAN, tanpa adanya unsur paksaan, dan mengedepankan prinsip deffense community. Hal ini mau tidak mau terjadi akibat adanya dinamika konflik yang selalu berubah bergantung pada situasi, kondisi, dan urgensi konflik yang sedang dihadapi (Archaya, 2005).

Pada akhirnya dalam perjalanannya ASEAN lebih memilih untuk menggunakan ASEAN Ways sebagai landasan utama dalam upaya penyelesaian konflik regional dalam rangka menjaga stabilitas kawasan. Akan tetapi sebuah kontradiksi dapat terjadi apabila konflik antar negara anggotanya terjadi dan kemudian mengancam sabilitas kawasan sementara ASEAN tidak dapat berbuat apapun oleh karena terhalang ASEAN Ways itu sendiri. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya konflik yang terjadi yang masih belum dapat diselesaikan seperti yang terjadi antara Kamboja-Thailand dan Indonesia-Malaysia. Oleh sebab itu kapasitas dan kapabilitas ASEAN Ways masih perlu dipertanyakan.

 

Referensi:

Acharya, Amitav. 2005. Do Norms and Identity Matter? Community and power in Southeast Asia’s Regional Order, dalam The Pacific Review, Vol. 18 No. 1 Maret 2005. London: Taylor & Francis Ltd.

Haacke, Jürgen. 1999. The Concept of Flexible Engagement and The Practice of Enhanced Interaction : Intramural Challenges to The ‘Asean way’, dalam The Pacific Review, Vol 12 No. 4 1999. London: Taylor & Francis Ltd.

Narine, Shaun. 2002. ASEAN in the Twenty-First Century, dalam Explaining ASEAN: Regionalism in the Southeast Asia. London: Lynne Rienner Publisher, Inc.

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :