INDIRA AGUSTIN


Berpacu menjadi yang terbaik

Nasionalisme dan Struktur Supranasional

Nationalism in international relations? Nationalism and migration? Nationalism and economical patriotism?

 

Nasionalisme tidak pernah terlepas dari adanya aktor negara yang dipertahankan dalam suatu tatanan interaksi para aktor internasional dalam hubungan internasional. Konsep nasionalisme sendiri muncul sebagai perwujudan rasa cinta seseorang terhadap sekelompok nation atau bangsanya, dimana termasuk juga di dalamnya terdapat rasa skeptis terhadap nation lain sehingga muncul usaha untuk mempertahankan kedaulatan nation-nya sendiri. Hal ini kemudian menjadi mungkin jika dihadapkan pada realitas yang muncul dalam dunia kontemporer di tengah derasnya arus globalisasi. Suatu nation menjadi sebuah identitas dalam konteks hubungan internasional, di mana di antaranya mereka saling berusaha untuk mempertahankan dan mencapai apa yang menjadi kepentingannya. Lalu bagaimana sebenarnya peranan dari nasionalisme dalam konsep studi hubungan internasional?

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa nasionalisme dapat dikatakan sebagai suatu identitas. Dalam konteks sejarah, terminologi nasionalisme berawal dari daratan Eropa, ditengah-tengah pembentukan negara sebagai entitas yang berdaulat melalui Perjanjian Westphalia pada tahun 1648, yang juga merupakan dampak dari adanya Renaissance yang menggeser konsep self-regulation menjadi self determination, sehingga banyak memunculkan nation baru (Paramitha, 2010). Seiring berkembangnya masa, nasionalisme turut berkembang dengan penuh dinamika, dimana secara tidak langung muncul pula hak kebangsaan untuk membentuk sebuah bangsa yang didasarkan pada nation/suku/etnis tertentu manjadi sebuah entitas yang berdaulat. Sehingga dalam interaksi hubungan internasional identitas negara yang berasal dari konsep nation-state maupun state-nation menjadi aktor utama.

Akan tetapi dalam dunia yang telah ter-globalkan, konsep nasionalisme sedikit banyak telah mengalami perubahan. Mengingat dalam hal aktor-aktor internasional yang kini tidak lagi hanya didominasi oleh aktor negara, namun juga aktor non-negara seperti korporasi multinasional, organisasi non-pemerintah, bahkan individu. Dari hal ini kemudian juga tersoroti adanya kecenderungan yang dibawa oleh fenomena globalisasi, bahwa terdapat tekanan untuk membentuk tata pemerintahan global, yang dari hal ini kemudian menyebabkan munculnya asas yudisial atas supranasionalisme kekuatan politik, otonomi negara semakin melemah, semakin beragamnya identitas, penyebaran informasi yang sulit terkontrol, dan akibatnya adalah timbulnya kompleksitas masalah dalam berbagai bidang.

Lebih jauh lagi hal ini kemudian memunculkan apa yang disebut dengan suprastruktur nasional, yang tentu memberikan dampak tersendiri bagi nasionalisme. Sebab seolah terjadi peleburan beberapa negara menjadi satu, yang memiliki wilayah yang berdekatan. Sebagai contoh adalah Uni Eropa. Negara-negara di Eropa mau tidak mau harus memberikan sebagian dari kedaulatannya pada Uni Eropa sebagai otoritas yang lebih tinggi. Kemudahan mobilitas antar negara pun menjadi konsekuensi. Namun hal yang kemudian juga menjadi dilematis adalah bagaimana menentukan kewarganegaraan seseorang? Apakah ia termasuk warga negara Eropa atau suatu negara tertentu di Eropa, yang telah menjadi sub-negara Eropa. Sehingga dalam struktur supranasional, apakah nasionalisme masih menancap pada nation asalnya, atau berubah pada supranasional yang lebih tinggi.

Kembali pada konteks globalisasi, yang memudahkan masyarakat untuk berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan biasa disebut dengan migrasi. Dalam konteks kekinian, migrasi seolah tidak lagi mengenal batas-batas wilayah politik dan administrasi negara. Dan apabila hal ini terjadi secara massif, migrasi menjadi sulit untuk diukur, sebab terjadi berulang kali. Jika dikaitkan dengan nasionalisme, jelas migrasi di sini dapat mengancam kedaulatan suatu negara. Masyarakat lokal yang didatangi oleh para migran dapat merasa terancam apabila mereka datang dalam jumlah besar dan mengalami banyak benturan budaya. Akibatnya muncul apa yang disebut dengan xenophobia, atau ketakutan terhadap orang asing. Akan tetapi sedikit hal yang dapat diperbuat terhadapnya. Sebab hak untuk bermigrasi telah dilegalkan dalam pasal 13 Universal Declaration of Human Rights 1948 bahwa,

(1)   Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state, dan

(2)   Everyone has the right to leave any country, including his own, and return to his country

(www.un.org).

Sehingga dilemma pun terjadi mengenai masalah migrasi ini. Yakni di sisi lain masih terdapat banyak alasan penolakan terhadap migrasi tersebut, seperti alasan ekonomi (pekerjaan dan keamanan sosial), keseimbangan demografi, identitas nasional beserta permasalahan integrasi, alasan-alasan lingkungan, penolakan budaya, dan lain sebagainya.

Selanjutnya mengenai nasionalisme ekonomi yang semakin berkembang beriringan dengan neoliberalisme ekonomi. Dilihat dari kondisi yang sangat jauh berbeda pada abad ke-20 dengan abad ke-21. Di mana pada saat ini dunia terfokus pada blok-blok besar ekonomi dunia yang memiliki pengaruh yang besar pada perekonomian dunia. Melalui pemanfaatan terhadap beberapa hal seperti perkembangan korporasi transnasional dan multinasional, untuk mengendalikan kelangsungan hidup para buruh. Di samping itu pertumbuhan ekonomi nasional menjadi usang dan tidak lagi dapat dikendalikan secara mandiri oleh negara yang bersangkutan, tergantikan oleh adanya interdependensi antar negara serta organisasi ekonomi non-pemerintah yang memiliki peran besar dalam perekonomian dunia seperti European Economy Community (EEC) dan International Monetary Fund (IMF).

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam dunia internasional khususnya dalam konteks hubungan internasional, nasionalisme berfungsi sebagai identitas suatu bangsa yang membedakannya dengan negara lain. Nasionalisme merupakan sebuah hal yang penting yang harus dimiliki oleh semua warga negara, dimana ia mengikatkan dirinya pada suatu identitas kebangsaan yang dari situ ia memperoleh segala hak untuk berkehidupan layaknya manusia lainnya. Akan tetapi kesederhaaan nasionalisme menjadi tidak sesederhana itu di kala globalisasi datang. Berbagai permasalahan baru muncul seperti migrasi. Di mana migrasi yang membawa perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya secara massif dan berulang-ulang justru menjadi ancaman bagi nasionalisme itu sendiri, mengingat migrasi mengijinkan adanya pelintasan batas-batas wilayah kenegaraan baik secara geografis, politik, maupun administratif. Dengan demikian tentu migrasi dapat menjadi ancaman bagi nasionalisme, karena ia mereduksi kedaulatan negara. Maka dalam hal ini kosmopolitanisme menjadi sebuah nilai penting bagi masyarakat baik lokal maupun pendatang dalam rangka mencegah adanya benturan budaya yang mungkin terjadi. Sementara mengenai nasionalisme ekonomi, neoliberalisasi ekonomi menyebabkan peran negara dalam menjamin kesejahteraanmasyarakatnya melalui perekonomian menjadi tereduksi, sebab aktor-aktor ekonomi internasional semakin dikuasai oleh para aktor non-negara seperti organisasi non-pemerintah maupun korporasi multinasional yang lebih banyak memberikan kebijakan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui responsibilitas.

 

Referensi:

Hobsbawm, Eric J. 1990. “Nationalism in the Late Twentieth Century”, dalam Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 163-192 

The Universal Declaration of Human Rights. Tersedia dalam http://www.un.org/en/documents/udhr/ [diakses pada 13 Juni 2012]

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :