INDIRA AGUSTIN


Berpacu menjadi yang terbaik

What do We Owe to Foreign People?

Agreed upon differences?

Hybridism? So what? Cliffort Greetz approach?

 

Globalisasi dalam situasi tertentu membuat semakin tingginya interaksi antara masyarakat baik melalui migrasi maupun teknologi komunikasi yang lintas batas. Hal ini berdampak pada meningkatnya keberadaan foreign people di suatu daerah. Yang kemudian hibridisasi budaya menjadi hal yang terhindarkan, di mana terdapat dua kemungkinan logis yaitu penerimaan dan tercipta asimilasi dan kolaborasi budaya ataupun penolakan terhadap budaya asing yang terbawa masuk oleh para foreigner tersebut. Dimana seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa penolakan yang demikian dapat menimbulkan gerakan-gerakan fundamentalisme yang ekstrim dan bahkan radikal.

Dalam artikel Susanto (2008) dijelaskan mengenai akibat dari adanya migrasi secara besar-besaran oleh Anthony Giddens maupun Manuel Castells. Di mana menurut Giddens, adanya globalisasi dan migrasi menghasilkan adanya masyarakat kosmopolit global,atau komunitas umat manusia yang mengglobal. Sementara menurut Castells keduanya menyebabkan adanya network society, yang lebih jauh lagi menciptakan banyak sekali bentuk fleksibilitas, individualisasi, serta reduksi atas keterikatan terhadap ruang dan waktu (Susanto, 2008). Di sini globalisasi berhasil menyentuh ranah privasi dari masyarakat, di mana keluarga sebagai benteng terakhir dalam usaha pemeliharaan tradisi pun menghadapi krisis kontrol yang seirus terhadap keanggotaannya. Network society melalui teknologi komunikasi berhasil mengubah pola komunikasi yang tidak lagi terkungkung dalam batasan geografis. Sehingga perlu dikatakan kembali bahwa usaha-usaha penolakan terhadap hal tersebut adalah reaksi defensif pembelaan tradisi melalui gerakan fundamentalisme, dimana terdapat penolakan terhadap konsep agree upon differences. Selain itu juga terdapat pendekatan  Geertz yang mengatakan bahwa setiap perbedaan seharusnya dipadukan hingga menjadi sebuah identitas baru. Menurut Greetz, budaya adalah “an historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and their attitudes toward life” (Geertz 1973d:89).

Kembali pada konsep Castells mengenai network society, yang kemudian menghasilkan dua kemungkinan bagi mereka yang hampir selalu bermobilisasi, yaitu turis dan vagabond (Susanto, 2008). Jika turis adalah mereka yang dapat berpergian kemanapun dan kapanpun dengan sesuka hati tanpa harus mengikatkan diri pada identitas lokal tempat yang didatangi, vagabond justru sebaliknya. Sebenarnya sudah dapat ditebak, bahwa mereka yang secara harfiah berarti pengembara ini tidak dapat mengikatkan diri mereka pada suatu identitas baru manapun, karena ia terus-menerus berpindah. Susanto (2008) mengistilahkannya sebagai mereka yang tercerabut dari identitas lokalnya, namun belum dapat mengidentifikasikan diri dengan identitas global atau kosmopolit.

Kemudian sebelum lebih jauh lagi pada pembahasan migrasi beserta foreign people, sebelumnya perlu dibedakan antara istilah foreigner dengan stranger, dan dimana letak hutang kita pada foreign people tadi. Stranger ialah mereka yang sama seperi kita, sejenis, namun tidak kita kenal. Sementara foreigner adalah mereka yang berbeda dengan kita, asing, dan tentu tidak kita kenal. Dalam konsep network society hal ini menjadi kabur. Dalam contoh kasus bencana Tsunami di Aceh pada tahun 2004 lalu, pemerintah Indonesia menerima bantuan tidak kurang dari ratusan juta dolar untuk melakukan pembangunan kembali segala hal yang telah rusak dan hancur oleh bencana tersebut. Dalam hal ini jelas kita berutang pada foreigner. Sehingga stigma bahwa orang asing selalu negatif tidak lagi dapat dibenarkan. Akan tetapi dalam contoh lain hal ini menjadi berbeda. Ketika kita dihadapkan pada pilihan untuk menolong dua pihak yang berbeda, di mana kondisinya kita mengenal salah satunya dan merasa asing terhadap yang lain, dalam banyak hal kita lebih memilih untuk menolong mereka yang kita kenal dan menomorduakan mereka yang kita anggap asing, meski mereka yang asing berada dalam masalah yang lebih  besar dan membutuhkan pertolongan yang lebih. Hal ini menunjukkan bahwa manusia secara umum masih tejebak dalam pola pikir terhadap perbedaan ruang dan wilayah, dimana mereka masih lebih mementingkan segala yang berada di dekatnya dan apa yang dimilikinya –termasuk bangsa dan negara.

Dari permasalahan tersebut kemudian muncul sebuah solusi mengenai global governance, mulai terlihat dari adanya struktur supranasional berdasarkan regionalisme seperti Uni Eropa, juga wacana ASEAN Community 2015. Akan tetapi untuk benar-benar mewujudkan global governance bukanlah perkara mudah. Diperlukan pemahaman mendalam mengenai kebutuhan dasar terhadap human rights dan jaminan atasnya. Wacana mengenai global governance sendiri menimbulkan 3 permasalahan utama. Masalah yang pertama adalah control of power. Pemerintahan yang tunggal dalam ranah kekuasaan global akan sulit untuk di kontrol sebab tidak memiliki pesaing oleh karena power yang sangat besar. Misalnya adalah apabila demokrasi langsung diterapkan dan parlemen global dipilih berdasarkan jumlah penduduk maka jelas yang akan berkuasa adalah China, karena memiliki jumlah penduduk terbanyak. Masalah yang kedua yaitu kurangnya penghormatan terhadap basic need of people, yakni hak asasi manusia. Pengaturan segala hal secara global akan membuat manusia kesulitan untuk memiliki alternatif pilihan selain apa yang telah ditetapkan. Tentu akan menjadi sulit bagi global governance untuk benar-benar memastikan terjaminnya hak asasi setiap manusia di dunia, karena terlalu luasnya scope yang dipegang. Masalah yang ketiga yaitu kurangnya penghormatan terhadap peranan berbagai institusi. Institusi yang dimaksud adalah mulai dari aktor negara hingga aktor non-negara. Mereka tidak lagi memiliki fungsi yang signifikan akibat perannya telah diambil oleh global governance tersebut. Sehingga untuk menyikapi hal ini, yang harus kita lakukan adalah tetap menjaga harmonitas dan hubungan yang baik, baik antar negara maupun antar masyarakat dalam negara tersebut.

Dari pembahasan di atas dapat memberikan sebuh waasan baru mengenai perpindahan penduduk atau migrasi tidak selalu berdampak baik dalam dunia internasional. Nilai-nilai kosmopolitanisme tidak selalu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan secara massif. Pelajaran yang dapat diambil adalah perlunya rasa saling menghargai dan saling menghormati sesama meski berasal darilatar belakang suku dan budaya yang berbeda-beda.

 

Referensi:

Brown, Chris. 2007. “Reimagining International Society and Global Community”, dalam David Held dan Anthony McGrew, Globalization Theory: Approaches and Controversies, Cambridge: Polity, pp. 171-189

Falk, Richard. 2003. “Challenging The New Patriotism”, dalam The Great Terror War, Gloucestershire: Arris Books, pp. 129-146

Susanto, Joko. 2008. “Globalisasi, Pemuda dan Kesinambungan Budaya”, dalam Pemuda dan Nasionalisme, Surabaya: Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Propinsi Jawa Timur, pp. 55-77

Urwin, Derek. 2001. “Nationalism, Territoriality and Democracy”, dalam Roland Axtman, Balancing Democracy, London: Continuum, pp. 57-75

Viroli, Maurizio. 1999. “A New Interpretation of Republicanism”, dalam Republicanism, New York: Hill and Wang, pp. 3-19

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :