INDIRA AGUSTIN


Berpacu menjadi yang terbaik

Permintaan terhadap Rezim-Rezim

Selasa,19 April 2011

Oleh: Indira Agustin/071012006

Teori mengenai adanya eksistensi sebuah rezim didasari oleh teori realis yang berorientasi pada pencapaian kepentingan-kepentingan sebuah negara secara anarki. Dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan pengembangan atau analogi dari teori ekonomi mikro: permintaan-penawaran (Keohane, 1982). Permintaan-penawaran tersebut terjadi antara dua aktor atau lebih, yang masing-masing bertindak sebagai kedua belah pihak keduanya saling membutuhkan. Adanya permintaan terhadap rezim membuat adanya permintaan-penawaran terlohat sangat penting. Akan tetapi urgensi terhadap permintaan terhadap rezim tersebut memiliki baik kebaikan sebagai pendorong maupun penghambat. Sebagai pendorong ketika para aktor saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat ia capai secara mandiri. Dan yang menjadi penghambat ialah faktor asumsi dasar sebuah negara yang ingin mendapatkan keuntungan secara maksimal tanpa harus membaginya dengan yang lain.

Perubahan yang terjadi dalam sistem internasional juga turut mengubah tindakan yang akan dilakukan oleh para aktor (Keohane, 1982). Dimana hal itu juga akan berpengaruh pada keputusan para aktor untuk bergabung atau tidak dalam sebuah rezim. Akan tetapi hal itu tidak berlaku terhadap rezim yang sifatnya memaksa, dan membuat pembatasan bagi para aktornya untuk ikut membuat keputusan. Dalam hal ini kekuatan dan ketergantungan sangat berpengaruh, sehingga aktor yang lebih lemah mau tidak mau akan mengikuti kemauan dari aktor yang kuat, dan keputusan yang dibuatnya hanya akan sedikit berpengaruh terhadap keberlangsungan rezim. Persetujuan-persetujuan yang dibuat oleh para aktor akan selalu melingkupi sebuah isu yang spesifik. Dimana rezim tersebut akan berguna bagi pemerintah/aktor jika semua aktor sama-sama mendapatkan keuntungan.

Rezim-rezim internasional berfungsi terutama dalam dua kondisi: ketika tidak ada otoritas pada sebuah institusi antar pemerintah dalam sebuah isu, dan ketidaktentuan sebuah isu yang memungkinkan terjadinya konflik, sehingga membutuhkan sebuah koordinasi oleh rezim. Fungsinya disini yang menyerupai sebuah institusi internasional tergantung pada beragamnya jenis persetujuan yang akan dibuat, serta apakah mereka saling terkait satu sama lain, untuk memudahkan rezim dalam memfasilitasi mereka dalam membuat kesepakatan.

Dalam hal ini haruslah dibedakan antara persetujuan dan rezim. Rezim, seperti yang dikatakan sebelumnya adalah untuk memfasilitasi pembuatan persetujuan atau kesepakatan antar aktor melalui kerangka kerja aturan, norma, prinsip, dan pembuatan keputusan, yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor (Keohane, 1982). Akan ada situasi dimana tidak ada permintaan akan sebuah persetujuan akan tetapi penawaran terhadap hal itu tersedia, maka ketika tiba-tiba dibutuhkan sebuah persetujuan tidak akan memakan biaya. Namun ada pula kondisi ketika ada permintaan terhadap sebuah persetujuan tapi tidak ada penawaran akan hal itu, maka dipastikan akan dibutuhkan sebuah rezim untuk memungkinkan terjadinya persetujuan tersebut (Keohane, 1982). Menurut Coase 1960, keberadaan rezim menjadi penting ketika (a) tidak adanya kerangka kerja yang resmi bagi pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan –pemerintahan yang kurang maksimal, (b) ketidaksempurnaan informasi –membutuhkan biaya, (c) biaya transaksi yang positif. Paling tidak satu diantaranya harus ada bagi terciptanya sebuah rezim.

Disamping itu pembuatan persetujuan juga dipengaruhi oleh adanya tingkat ketegangan isu. Semakin tinggi ketengangan isu, semakin banyak persetujuan yang dibuat. Begitu pula sebaliknya. Aktor mungkin saja meminta aktor lain untuk sama-sama mematuhi norma yang ada pada sebuah rezim demi keberlangsungan rezim tersebut karena potensi biaya transaksi yang akan dikeluarkan akan lebih sedikit sehingga menguntungkan semua pihak. Adanya biaya yang dibutuhkan yang lebih besar jika dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan secara mandiri, membuat permintaan terhadap rezim terjadi.

Menurut Keohane 1982, ada tiga masalah serius mengenai terealisasikannya permintaan terhadap rezim, yaitu (a) informasi yang asimetris, salah satu aktor mempunyai informasi lebih mengenai situasi tertentu, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembuatan agreements, (b) moral hazard, persetujuan-persetujuan dapat membuat aktor-aktor menjadi ceroboh dan beresiko menimbulkan kerugian, (c) deception dan irresponsibility, terdapat kemungkinan bahwa aktor-aktor akan tidak jujur dan ikut andil dalam perjanjian yang tidak seharusnya mereka ikut campuri, sehingga pertangungjawaban yang mereka berikan tidak maksimal.

Informasi yang dibutuhkan ketika memasuki sebuah rezim tidaklah melulu tentang sumber-sumber daya yang dimiliki pemerintah lain maupun posisi dalam sebuah negosiasi, tetapi justru tentang evaluasi diri dan preferensi mengenai kepentingan-kepentingan diri sendiri, dan kemauannya dalam membuat persetujuan demi mencapai kepentingannya itu dimasa depan (Keohane, 1982). Sebuah pemerintah yang dapat secara mandiri membuat keputusan tanpa ada campur tangan dari pihak lain akan lebih sulit bergabung dalam sebuah rezim. Bagi Keohane 1982, pemerintahan seperti itu merupakan pemerintahan yang skeptis. Jadi eksistensi rezim tidak hanya ditentukan oleh kepentingan maupun kekuatan sebuah negara/aktor, tapi juga oleh harapan-harapan akan informasi serta keterbukaan antar aktor satu sama lain. Disamping itu adanya keterbukaan antar sesama pemerintah/aktor juga memudahkan informasi itu mengalir. Karena juga terdapat dorongan untuk saling mempengaruhi. Dalam hal ini rezim membantu terjaminnya informasi yang akan diperoleh para aktornya, sehingga mengurangi potensi akan timbulnya konflik. Jadi rezim tidak hanya dapat mengurangi biaya transaksi yang besar, namun juga dapat menyediakan informasi yang akan memudahkan para aktornya untuk bekerjasama.

Di samping itu, bergabung dalam sebuah rezim juga beresiko menyebabkan kegagalan dalam pencapaian kepentingan, yaitu ketika salah satu aktor tidak menepati komitmen yang dibuat di awal. Maka setiap pemerintah/aktor selalu mempertimbangkan dengan cara membanding-bandingkan resiko yang akan dihadapi ketika ia akan bergabung dengan sebuah rezim atau tidak. Tentunya ia akan lebih memilih posisi yang lebih menguntungkan. Jaminan akan teraturnya sebuah rezim bergantung dari seberapa patuh aktor-aktor yang bersangkutan terhadap berbagai aturan dan norma yang berlaku dalam rezim tersebut. Sehingga para aktor yang bersangkutan harus saling bekerjasama dalam mempertahankan keberlangsungan sebuah rezim. Akan sulit apabila hanya ada satu aktor yang menjamin akan keberlangsungan tersebut.

 

Referensi:

Coase, Ronald. 1960. "The Problem of Social Cost," Journal of Law and Economics 3. For a discussion, see James Buchanan and Gordon Tullock, The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962), p. 186

Keohane, O. Robert. 1982. International Organization, Vol. 36, No. 2, in International Regimes pp. 325-355. Massachusetts: The Massachusetts Institute of Technology Press

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :