INDIRA AGUSTIN


Berpacu menjadi yang terbaik

President: Constitutional Power of President

Oleh Kelompok 1A:

1.    Yudo Satryo P        070710177
2.    Indira Agustin        071012006
3.    Ergy Ghulam H.    071012023
4.    Radita Febriyanti  071012030
5.    Robitul Haq           071012049

Presiden sebagai seorang pemimpin dari sebuah negara pasti mempunyai tugas-tugas yang harus dijalankan. Sebagai seorang presiden juga tidak serta merta mempunyai kewenangan yang mutlak. Wewenang, tugas, dan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan seorang presiden biasanya tercantum dalam konstitusi sebuah negara. Sama halnya dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat. Wewenang-wewenang presiden Amerika Serikat tercantum dalam Artikel II Konstitusi Amerika Serikat. Dalam Konstitusi tersebut terdapat dua pasal yang menjelaskan tentang wewenang eksekutif presiden yang terdapat dalam Artilel II section 2 dan tanggung jawab Presiden untuk menegakkan hukum yang terdapat dalam section 3. Dalam Konstitusi AS juga dijelaskan beberapa deskripsi wewenang Presiden sebagai Kepala Eksekutif (Chief Executive), Commander in Chief dalam militer, Chief of  State, fungsinya dalam hubungan luar negeri, dan hubungan kerja presiden dengan legislative.

Sebagai seorang Kepala Eksekutif, Presiden AS berhak untuk mengangakat orang-orang yang menurutnya layak untuk ditempatkan dalam jabatan administrative, meskipun tanpa persetujuan dari Senat. Selain itu, Presiden juga berhak untuk mengontrol proses perancangan anggaran negara. Hal ini juga sesuai dengan yang tercantum dalam Artikel II section 3, yang mana memberikan kewenangan bagi presiden dalam kebijakan fiskal. Sebagai seorang kepala eksekutif, Presiden diwjibkan untuk dapat menjalankan dan menegakkan hukum. Namun, presiden juga diberi kewenagan untuk dapat memberi grasi dan amnesti bagi beberapa pelanggar hokum, kecuali bagi pejabat yang terkena kasus impeachment atau pemakzulan.

Dalam jabatnnya sebagai presiden, seorang presiden juga berkewajiban untuk memimpin pasukan militernya dalam peperangan. Namun, presiden tidak mempunyai wewenang penuh untuk membuat kebijakan perang. Sebab menurut Konstitusi, kewenangan untuk menyatakan perang tetap berada pada Kongres.

Sebagai seorang kepala negara, presiden berfungsi sebagai sebuah symbol dari sebuah negara. Seorang presiden bertugas untuk memimpin dalam kegiatan seremonial negara. Dalam Konstitusi dijelaskan bahwa sebagai kepala negara presdien bertugas untuk mengambil sumpah bagi pejabat yang dilantik, menerima tamu negara, dan juga menyampaikan pesan tahunan Amerika Serikat.

Dalam urusan hubungan luar negeri, presiden mempunyai beberapa fungsi. Salah satunya yaitu membuat perjanjian (treaty) dengan negara lain, hal ini seperti tercantum dalam Artikel II, section 2, clause 2. Namun, dalam membuat perjanjian presiden juga harus tetap bekerjasama dengan Kongres dalam penentuan perjanjian. Selain treaty, Presiden mempunyai kewenangan khusus dalam hubungan luar negeri. Presiden berhak untuk membuat perjanjian eksekutif (executive agreement) dengan negara lain. Berbeda dengan treaty yang harus memperoleh persetujuan dari Kongres, dalam perjanjian eksekutif presiden diberikan kewenangan dapat membuat kesepakatan dengan negara lain tanpa persetujuan dari Kongres. Dalam Konstitusi juga disebutkan wewenang presiden untuk dapat menugasakan duta besar AS dan menerima duta besar dari negara lain. Wewenang ini juga berarti bahwa presiden mempunyai wewenang dalam mengakui legitimasi negara lain. Penugasan seorang duta besar oleh presiden merupakan suatu kewenangan yang tidak dapat dianggap remeh. Sebab, sukses atau gagalnya politik luar negeri AS sangat tergantung pada kemampuan duta besar dalam berdiplomasi dengan negara lain. Sehingga, presiden harus benar-benar jeli dalam menetukan duta besar untuk ditempatkan dalam suatu negara, terutama negara-negara yang penting bagi AS.

 Sebagai pemimpin negara demokrasi, presiden wajib untuk bekerjasama dengan Kongres dalam pembuatan keputusan, terutama undang-undang. Dalam pembuatan undang-undang, presiden mempunyai hak veto untuk dapat menangguhkan sebuah RUU. Menurut Konstitusi, Presiden mempunyai tiga pilihan ketika Kongres menyerahkan RUU, yaitu menandatangani RUU tersebut, memveto RUU dan dikembalikan kepada Kongres untuk dikaji ulang, atau presiden tidak melakukan apa-apa terhadap RUU tersebut (Nelson. 2003). Jika presiden tidak melakukan apa-apa terhadap RUU, maka RUU akan secara otomatis berubah menjadi sebuah UU dalam waktu sepuluh hari, tidak termasuk Minggu. Dan jika pesiden memveto, RUU tersebut masih dapat menjadi UU jika mendapat persetujuan dari dua per tiga anggota Kongres.

Kewenangan mutlak akan dimiliki oleh Presiden tanpa harus menunggu keputusan Kongres jika pada suatu waktu terdapat kejadian atau hal-hal yang mengancam keselamatan negara. Yang menjadi landasan kewenangan ini adalah Artikel II Konstitusi yang menyebutkan presiden “preserve, protect, and defend”. Langkah ini pernah diambil oleh Abraham Lincoln ketika terjadi Civil War.

 

 

Referensi:

Constitutional power of the president (2003). In M. Nelson (Ed). The Presidency A to Z. Washington: CQ Press. Retrieved August 19, 2005 from CQ Electronic Library, CQ Encyclopedia of American Government.

http://www.historylearningsite.co.uk/pres1.htm

http://usgovinfo.about.com/blpres.htm

http://www.cqpress.com/incontext/constitution/docs/constitutional_powers.html

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :