INDIRA AGUSTIN


Berpacu menjadi yang terbaik

Mass Media and Interest Group: Fairness Doctrine, Equal Opportunities Rule, and Reasonable Access Rule

Jumat, 27 Mei 2011

Oleh Kelompok 1A:

Yudo Satryo P          070710177
Indira Agustin           071012006
Ergy Ghulam H.       071012023
Radita Febriyanti      071012030
Robitul Haq              071012049

 

Fairness Doctrine

Fairness Doctrine merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Federal Communications Commission (FCC) untuk mengatur media siaran, baik di radio maupun di televisi, agar dapat menyampaikan berita secara adil dan seimbang. Doktrin ini mulai muncul di tahun 1949 di mana pada waktu itu banyak muncul stasiun radio baru. Dikhawatirkan kemunculan radi-radio hanyalah sebagai media bagi suatu golongan politik tertentu untuk menyampaikan aspirasinya. Untuk itu FCC mengeluarkan kebijakan Fairness Doctrine ini karena FCC beranggapan bahwa radio dan televisi merupakan media yang berpengaruh bagi masyarakat untuk menciptakan opini dan sudah semestinya pihak stasiun menyiarkan dua sudut pandang yang berbeda dalam suatu isi kontroversial. Dengan begitu masyarakat tidak hanya terpengaruh oleh satu sudut pandang tertentu dan dapat menciptakan opininya sendiri. Perumusan Fairness Doctrine oleh FCC ini juga didasarkan atas hukum federal  pada pasal 315 Undang-Undang Komunikasi tahun 1937 yang mensyaratkan stasiun penyiaran untuk memberikan kesempatan yang sama bagi para politisi dalam berargumen. Demokrat menjadi partai yang sangat mendukung kebijakan Fairness Doctrine ini.

Kebijakan Fairness Doctrine ini digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus perusahaan Red Lion Broadcasting melawan FCC. Dalam kasus ini, stasiun milik Red Lion Broadcasting, WGCB, menyiarkan program Christian Crusade. Di mana siaran program ini mengecam seorang penulis Fred J. Cook. Namun ketika Cook meminta untuk mengklarifikasi siaran tersebut, pihak WGCB menolaknya. Sehingga Cook didukung oleh FCC mengajukan gugatan terhadap WGCB ke pengadilan. Singkatnya, setelah menjalani beberapa persidangan, kasus ini sampai ke tangan Mahkamah Agung. Di mana dalam keputusannya MA  mengabulkan gugatan Cook dan WGCB dinyatakan bersalah.

Namun sebenarnya, adanya Fairness Doctrine ini tidak disetujui oleh para jurnalis Amerika sendiri. Para jurnalis menganggap bahwa Fairness Doctrine ini bertentangan dengan Amandemen Pertama tentang kebebasan berpendapat dan kebebasan pers yang menyatakan bahwa wartawan dapat membuat berita dan menyimpulkan suatu isu sesuai dengan pandangannya secara seimbang. (http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=fairnessdoct diakses 24 Mei 2011). Hingga akhirnya pada tahun 1980an Fairness Doctrine mulai ditinggalkan oleh para jurnalis. Fairness Doctrine ini kemudian benar-benar dihapuskan pada tahun 1985 di era kepresidenan Ronald Reagen. Kemudian, FCC sendiri pun menghentikan Fairness Doctrine ini di tahun 1987 setelah adanya kasus Meredith Corp.

Equal Opportunities Rule

Equal opportunities rule merupakan kebijakan yang mengatur tentang stasiun penyiaran untuk dapat dapat memberikan kesempatan yang sama bagi para kandidat politik untuk dapat berkampanye. Kebijakan ini dikeluarkan karena pemerintah khawatir jika para kandidat tidak diberikan kesempatan yang sama maka akan terjadi manipulasi pelaksanaan pemilu oleh stasiun penyiaran. Equal opportunities rule ini didasarkan atas Undang-Undang Radio tahun 1927 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Komunikasi 1934 pasal 315 (http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=equaltimeru diakses 25 Mei 2011). Sebagai contoh, jika seorang kandidat A berkampanye lima menit di sebuah stasiun televisi, maka stasiun televisi tersebut juga harus menyediakan waktu lima menit untuk kandidat B berkampanye. Namun dalam pelaksanaan equal opportunities rule ini, Kongres membuat empat pengecualian di mana seorang kandidat dapat berkampanye secara cuma-cuma akibat “ketidaksengajaan”. Empat pengecualian tersebut yaitu ketika kandidat muncul dalam siaran berita reguler, siaran wawancara berita, tayangan dokumenter di mana kandidat tersebut bukan menjadi fokus utamanya, dan siaran berita yang diliput secara langsung dari tempat berlangsungnya acara atau on the spot (http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=equaltimeru diakses 25 Mei 2011). Selain empat pengecualian tersebut, equal opportunities rule berlaku untuk semua kandidat meskipun dalam tayangan tersebut tidak mengandung unsur kampanye.

Di pasal 315 diatur bahwa dalam menayangkan kampanye seorang kandidat pemilu, stasiun penyiaran wajib untuk menayangkan kampanye tersebut secara nyata tanpa menambahi atau mengurangi isi kampanye tersebut. Jadi, pihak stasiun penyiaaran tidak berwenang untuk menyensor tayangan kampanye kandidat meskipun dalam tayangannya terdapat muatan yang kurang layak. Namun, stasiun memiliki wewenang untuk dapat mengatur jadwal tayangan untuk disesuaikan dengan penontonnya. Selain itu, dalam pasal 315 juga diatur mengenai tarif yang dikenakan stasiun kepada tayangan kampanye kandidat pemilu. Stasiun diharuskan untuk menawarkan tarif yang sama bagi semua kandidat. Jika stasiun memberikan diskon harga bagi salah seorang kandidat, maka kandidat lain pun harus diberikan diskon yang sama tanpa memandang berapa lama tayangan kampanyenya (http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=equaltimeru diakses 25 mei 2011).

Reasonable Access Law

Di Amerika media merupakan salah satu alat yang krusial bagi para kandidat pemilu untuk mendapatkan dukungan suara. Sehingga umumnya para kandidat memanfaatkan media, utamanya televisi dan radio, sebagai media untuk menarik perhatian massa. Dimana kedua media tersebut sangat mudah membentuk opini publik. Akan tetapi penggunaan media-media tersebut tidak dapat digunakan secara semaunya saja. Penggunaannya bahkan diatur dalam Undang-Undang Komunikasi tahun 1934 Pasal 312 (a) (7) yang isinya menjamin para kandidat untuk dapat menggunakan media-media sebagai media berkampanye dalam batasan yang wajar (http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/cconsp6&div=24&id=&page diakses pada 24 Mei 2011). Namun, penggunaan media-media penyiaran tersebut dapat dicabut ijinnya atau dikenai denda sejumlah tertentu oleh Komisi apabila mereka menyalahgunakan hak yang mereka dapat, misalnya menggunakan media demi kepentingannya sendiri.

Referensi:

Fletcher, Dan. The Fairness Doctrine (updated 20 Februari 2009) dalam http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1880786,00.html [diakses 25 Mei 2011]

Gill, Kathy. What is The Fairness Doctrine? dalam http://uspolitics.about.com/od/electionissues/a/fcc_fairness.htm [diakses 25 Mei 2011]

Klieman, Howard. Equal Time Rule: US Broadcasting Regulatory Rule dalam http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=equaltimeru [diakses 25 Mei 2011]

Limburg, Val E. Fairness Doctrine: US Broadcasting Policy dalam http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=fairnessdoct [diakses 24 Mei 2011]

Daus, Matthew W. 1998. Are Politicians a Protected Class: The Constitutionality of Reasonable Access Media Rights under the Communications Act dalam http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/cconsp6&div=24&id=&page [diakses 24 Mei 2011]

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :