INDIRA AGUSTIN


Berpacu menjadi yang terbaik

Indonesia sebuah Republik

Oleh: Indira Agustin/071012006

            Pada zaman panjajahan Belanda sekitar abad ke 19 dan 20, Yogyakarta dan Surakarta adalah daerah yang istimewa karena terdapat kerajaan yang cukup berpengaruh di daerah selatan Jawa bagian tengah. Mereka adalah Kesultanan dan Pakualaman di Yogyakarta serta Kesunanan dan Mangkunegaran di Surakarta. Kerajaan-kerajaan ini menjadi istimewa karena pemerintahannya langsung dibawahi oleh raja, bukan oleh pemerintah Hindia-Belanda. Sehingga Surakarta dan Yogyakarta disebut Vorstenlanden yang berarti wilayah raja-raja (Sirashi. 1990). Akan tetapi pemerintah Hindia-Belanda tetap ikut campur dalam pemerintahan sehingga raja-raja tersebut tidak dapat berkuasa seperti yang seharusnya.

            Sebelum akhir abad ke-19, sistem perekonomian berjalan berdasarkan berjalannya sistem pertanian yang menerapkan sistem  yang kapitalis, yang hanya menguntungkan pemilik tanah. Kemudian di akhir abad ke-19 terdapat zaman modal, yaitu zaman politik kolonial yang liberal dan kapitalisme swasta (Sirashi. 1990). Pada zaman ini para pribumi yang memiliki modal semakin didukung dengan adanya transportasi kereta api untuk mengirim hasil-hasil produksinya ke kota-kota lain, sehingga memudahkan pendistribusian. Akan tetapi Belanda kurang suka melihat kemudahan yang didapatkan oleh pribumi ini, mereka kemudian menerapkan sistem tanam paksa yang sangat menyengsarakan kaum pribumi. Pribumi hanya diijinkan menanam sedikit padi dan bahan makanan pokok lainnya, dan sebagian besar dari lahan mereka harus ditanami tanaman perkebunan, yang kemudian diekspor ke negara-negara maju, dimana pajak yang dikenakan pada mereka sangat tinggi. Pada 1910 hingga 1920 terdapat reorganisasai administrasi dan agraria, namun tidak banyak berpengaruh terhadap petani pribumi, karena hasil yang mereka peroleh tetap kecil, dan sikap para opzichter Belanda yang kejam dan sewenang-wenang membuat mereka semakin menderita.

            Disamping bidang perkebunan, industri batik juga turut berkembang, utamanya di Yogyakarta dan Surakarta. Perkembangan batik ini dimulai dari pembuatannya yang sangat tradisional hingga memakai alat cap, sehingga dapat langsung dibuat dalam jumlah banyak. Lagi-lagi adanya transportasi kereta api sangat membantu pendistribusian batik ke kota-kota tempat batik tersebut dipasarkan. Dalam industri batik ini kaum wanita lebih mendominasi, karena kaum laki-laki sebagian besar berkecimpung dalam bidang pertanian dan perkebunan.

            Pada awal abad ke-20 pemerintah Hindia-Belanda mengesahkan politik etis. Dimana seiring dengan itu, muncullah gerakan modernitas. Politik etis ini merupakan sebuah bentuk balas budi dari pemerintahan Hindi-Belanda kepada rakyat pribumi yang telah mereka sewenang-wenangi dan mereka buat sengsara. Politik etis ini salah satunya ditandai dengan dibukanya sekolah-sekolah bagi rakyat pribumi. Yaitu Eerste Klass Inlandsche (Sekolah Bumiputera Angka Satu) bagi anak-anak priayi dan Tweede Klass Inlandsche Scholen (Sekolah Bumiputera Angka Dua) bagi anak-anak dari rakyat biasa (Sirashi. 1990). Dengan mulai berdirinya sekolah-sekolah, membuat rakyat pribumi semakin cerdas dan tumbuh rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme yang tumbuh itu kemudian mendorong lahirnya pergerakan-pergerakan nasional. Karena mreka telah menyadari bahwa mereka telah dijajah. Rasa nasionalisme itu kemudian berkembang menjadi rasa mengenai adanya persamaan nasib, yang mendorong lahirnya pemerintahan Indonesia. Bentuk Indonesia yang republik ini adalah perwakilan dari semangat persatuan yang diprovokasi oleh pemuka-pemuka pendahulu. Bentuk republik tersebut membuat rakyat Indonesia lebih menjiwai adanya persatuan bangsa yang tercantum dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Dimana hal ini menginterpretasikan keberagaman bangsa Indonesia dalam segala hal, mulai dari suku bangsa, bahasa daerah, adat-istiadat, dan lain sebagainya.

            Bentuk pemerintahan yang federal telah terbukti tidak cocok untuk diterapkan pada Indonesia. Karena sistem yang membagi wilayah-wilayah ini menjadi beberapa negara-negara bagian, membuat rasa persatuan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia memudar. Dan bentuk pemerintahan republik mendukung persatuan bangsa Indonesia lebih baik daripada bentuk pemerintahan federal.

Referensi:

Sirashi, Takashi. 1990. “Arena”, Dalam Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di

Jawa 1912-1926. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafitti, pp. 1-54

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :