INDIRA AGUSTIN


Berpacu menjadi yang terbaik

Pemikiran Politik Indonesia

Oleh: Indira Agustin/071012006

            Bangsa Indonesia yang telah sekian lama dijajah oleh Belanda menjadi sangat terbelakang dalam hal kesadaran nasional.  Kesadaran itu kemudian timbul diawali oleh para kaum muda terpelajar yang saat itu umumnya telah mengemban ilmu di luar negeri, sebagai politik etis dari kaum barat sebagai penjajah saat itu. Mereka yang pulang dari luar negeri kemudian membawa berbagai pengaruh  ideologi asing seperti sosialisme, komunalisme, reformisme islam, nasionalisme, dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya pengaruh-pengaruh tersebut membuat para pemuda semakin kritis dengan keberadaan penjajah di Indonesia. Founding father Indonesia karena juga belajar di luar negeri, mereka pun menyerap nilai-nilai barat yang diimplementasikan pada nilai-nilai dasar yaitu pancasila. Presiden Soekarno kemudian menciptakan ideologi nasakom, sebagai nilai persatuan dapat mengintegrasikan segala ideologi.

            Setelah Indonesia merdeka, ada kelompok-kelompok yang juga ikut memikikan tentang perpolitikan Indonesia selain para pejabat yang aktif di pemerintahan. Mereka adalah kaum cendekiawan yang umunya tidak terikat dengan jalannya sistem pemerintahan, yaitu pengarang, wartawan, editor, penerbit, dosen dan para mahasiswa di universitas, serta kelompok-kelompok kecil cendekiawan di kota-kota (Feith & Castles, 1988). Para  cendekiawan ini seringkali mengkritisi jalannya pemerintahan ketika menurut mereka pemerintah dan politisi kurang tepat dalam menjalankan pemerintahan dan politik.  Mereka merasa bertanggung jawab untuk selalu memfollow up apa-apa yang dilakukan pejabat pemerintah sebagai tanggung jawab sosial untuk ikut mencari jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan yang ada. Perilaku yang demikian itu dilandasi oleh rasa cinta mereka pada bangsa Indonesia dan menjadi komitmen dalam hidup mereka. Adakalanya kritisasi mereka berpengaruh pada politik praktis karena ada beberapa dari mereka yang mempunyai hubungan pribadi dengan golongan yang berkuasa (Feith & Castles, 1988). Satu-dua dekade setelah kemerdekaan perubahan politik terjadi secara cepat, karena banyaknya cendekiawan yang tergiur oleh perpolitikkan dan seringkali gagasan mereka ditanggapi oleh pemerintah.

            Adanya beragam partai politik juga sempat menyebabkan konflik ideologi antar mereka. Pertentangan diantara mereka umumnya merupakan perang gagasan yang kadangkala disusupi kepentingan-kepentingan tertentu. Bagianpenting dari tugas pimpinan politik terdiri dari usaha merumuskan ideologi yang layak, mennguraikan posisi partai dengan cara mengaitkan mereka secara mantap dengan nilai-nilai dan persepsi-persepsi  lama yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan keyakinan, serta memberikan pengarahan kepada pemikiran orang (Feith & Castles, 1988). Diantara berbagai pertentangan yang paling menonjol adalah apakah megara ini akan berdasarkan pancasila atau bukan. Ada empat partai yang mendominasi saat itu: PNI, PKI, Masyumi, dan NU. Masing-masing partai terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Pertentangan di antara mereka adalah mengenai nilai dasar apakah nasionalisme—PNI, komunalisme—PKI, ataukah islam—Masyumi dan NU.

Jika diuraikan berdasarkan waktunya maka setelah kemerdekaan Indonesia ada tiga masa yang dominan, yaitu revolusi bersenjata Agustus 1945 – Desember 1949, masa liberal 1949-1959, dan masa Demokrasi Terpimpin hingga pasca kudeta Oktober 1965. Dalam tiga masa itu ada lima aliran politik yang dominan yakni nasionalisme radikal, tradisionalisme jawa, islam, sosialisme demokraris, dan komunisme (Feith & Castles, 1988). Nasionalisme radikal terlihat pada Tan Malaka seorang ekleti dan bekas pengikut Komintern. Partai-partainya antara lain PNI—partai Nasional Indonesia  dan PIR—partai Indonesia Raya. Islam tercermin dalam dua pertai besar islam yakni Masyumi dan NU. Sedangkan komunisme terlihat oleh adanya PKI. Dua aliran lain sosialisme radikal dan tradisionalisme jawa tidak secara jelas terlihat karena keduanya hanya sedikit demi sedikit menyusupi partai-partai tadi.

Disamping itu pada awal kemerdekaan, Soekarno menulis tentang adanya tig pemikiran utama politik Indonesia, yaitu Nasionalisme, Islam, dan Marxisme, dan ketiganya adalah pemampatan dari lima aliran yang tadi sebagai ideologi utama yang menaungi seluruh organisasi politik di Indonesia (Feith & Castles, 1988).

 

Referensi:

Feith, Hebert dan L. Castles. ed. 1988. “Pengantar”, dalam Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. Jakarta: LP3ES, pp. xil-lxvii

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :