INDIRA AGUSTIN


Berpacu menjadi yang terbaik

Teori Hijau: Keamanan Manusia dan Politik Hijau

Oleh: Indira Agustin/071012006

Kerangka sejarah dari teori politik hijau mempunyai tiga garis waktu utama dalam pergerakannya. Fenomena pertama terjadi pada tahun 1970an. Diawali di Jerman dengan adanya pembentukan Partai Hijau atau German Green Party (GGP), yang membawa misi untuk memperjuangkan lingkungan. Satu dekade kemudian jenis partai seperti ini banyak diikuti oleh negara-negara lain di Afrika, Amerika Latin, dan Asia (Eckersley, 2006: 250). Di tahun yang sama juga terjadi pergerakan di Seattle, Amerika untuk memperjuangkan lingkungan pada tangga 22 April 1970 yang kemudian disebut sebagai Hari Bumi. Dua tahun kemudian di Amerika beredar buku yang sangat terkenal tentang lingkungan berjudul Silent Spring. Dan di tahun yang sama pula PBB menghelat sebuah konferensi di Stockholm yang membahas tentang Manusia dan Lingkungan. Fenomena yang kedua terjadi di tahun 1990an. Ada tiga proses utama: yang pertama adalah IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) pada tahun 1988, dimana para ilmuwan meneliti tentang kondisi bumi pada sepuluh hingga lima puluh tahun mendatang, utamanya mengenai perubahan iklim; Earth Summit pada 1992 di Rio de Janeiro, yang menghasilkan sustainable development yang sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan banyak diterapkan oleh masyarakat dunia; empat tahun kemudian terdapat dua environmentalis yang menyatakan bahwa isu lingkungan akan menjadi isu global ketiga mengikuti isu keamanan internasional dan isu ekonomi global. Fenomena ketiga terjadi sejak tahun 2007 hingga sekarang. Dimana isu-isu pemanasan global dan perubahan iklim banyak berkembang dan terkenal melalui Al Gore film.

Konsep human security lahir di masa setelah perang dingin yang dicetuskan oleh PBB, karena menginginkan terjaminnya keamanan manusia. Keamanan di sini mencakup aman dari ancaman dari kelaparan, penyakit, dan tekanan. Tidak hanya sampai di situ, keamanan juga mencakup perlindungan dari ancaman bahaya dalam kehidupan sehari-hari di manapun mereka berada (United Nations Development Programme 1994: Human Development Report). Nmaun konsep pengamanan PBB ini dikritisi oleh Kanada dimana menurutnya human security juga termasuk keamanan dari adanya kekerasan konflik yang merusak. Dan secara doktrinal keamanan harus mencakup segala sesuatu yang tertuang dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dan Konvennsi Jenewa. Terlepas dari semua itu, dalam dunia kontemporer human security harus terjamin dengan adanya ancaman kerusakan lingkungan yang berbahaya.

Pendekatan politik hijau sendiri terbagi dalam dua: ekosentrisme dan antroposentrisme. Ekosentrisme yang dikemukakan oleh Aldo Leopold, berfokus pada komunitas biotik sebagai satu keseluruhan biosfer dan stabilitas komposisi ekologis. Land ethic dan good environmental management telah menjadi kunci utama dalam pandangan filosofis ini. (Leopold, 1949) Sedangkan antroposentrisme dikemukakan oleh Arn Naess, yang berfokus pada kewajiban moral manusia untuk menghargai alam karena didasarkan atas kewajiban untuk menghargai sesama sebagai manusia. (Naess, 1984). Yang membedakan keduanya adalah ekosentrisme lebih cenderung pada sistem ekologi secara mendalam atau life-centered. Sementara konsep antroposentrisme biasa diidentikkan dengan human-centered.

Yang menjadi asumsi dasar dari teori politik hijau adalah tanggung jawab ekologi, keadilan sosial, anti kekerasan, akar demokrasi, dan muncul untuk melawan noeliberalisasi globalisasi (Eckersley, 2006: 250), serta mentransnasionalisasikan skup-skup dari banyak konsep politik dan institusi dengan masalah liingkungan sebagai masalah utama. Menurut teori politik hijau, ketidak adilan lingkungan muncul apabila ada agen-agen sosial yang mengeksternalisasi biaya lingkungan menurut keputusan mereka sendiri kemudian memberikannya kepada pihak ketiga dimana hal itu menguntungkan pihak ketiga tersebut, dimana pihak ketiga tadi tidak mengetahui fesiko-resiko yang dihasilkan dari keuntungan yang didapatkannya.

Untuk menerapkan teori hijau dalam skup internasional, yang berperan tidak harus selalu negara. Sebagai bukti ada organisasi non pemerintah yakni Green Peace yang memperjuangkan kelestarian lingkungan. Namun peran negara untuk memperjuangkan lingkaungan dalan konteks internasional pun masih ada. Dibuktikan dengan adanya rezim lingkungan yaitu Protokol Kyoto yang masih berlaku hingga 2012 nanti, dan sebelumnya ada Protokol Montreal. Rezim-rezim ini mengikat negara-negara yang menanda tangani protokol tersebut untuk mematuhi dan menjalankan aturan-aturan mengenai lingkungan.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya human security dapat terjamin tidak hanya dari adanya ancaman keselamatan dari kekerasan-kekerasan yang dihasilkan dari militer dan perang, namun juga mengenai keselamatan dari ancaman kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh adanya pemanasan global dan perubahan iklim secara ekstrim.

 

Referensi:

Banyu, Anak Agung Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Ilmu HubunganInternasional. 2006. Bandung : PT Remaja ROSDAKARYA. hal 144
Jackson, Robert dan Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional. 2005. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hal 322-328

Eckersley, Robyn. 2006. Green Theory. Cambridge MA: MIT Press

Taylor, Paul W. Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics. 1998 New Jersey : Princenton Press University:, page. 13

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :