INDIRA AGUSTIN


Berpacu menjadi yang terbaik

Peran Pemerintah dalam Kegiatan Bisnis

Oleh: Indira Agustin (071012006) 

Pemerintah selalu memiliki cara untuk melindungi kedaulatan negara agar tetap utuh. Dalam hal perekonomian internasional khususnya perdagangan internasional, pemerintah dalam beberapa situasi melakukan intervensi dengan tujuan melindingi pasar domestiknya. Bahasan kali ini akan membahas mengenai peran pemerintah dalam kegiatan bisnis internasional.

Daniels et al (2007) dalam artikelnya Business-Government Trade Relations menyebutkan terdapat tiga alasan mengapa pemerintah mengintervensi pasar, yaitu politik, ekonomi, dan budaya. Alasan politik dibalik intervensi pemerintah terhadap perdagangan internasional antara lain memproteksi lapangan kerja, melindungi keamanan nasional, sebagai respon terhadap perilaku dagang negara lain yang dianggap tidak adil, dan meningkatkan pengaruhnya terhadap negara lain (Daniels et al, 2007:172). Hal yang ditakutkan pemerintah dan juga masyarakat adalah ketika produk-produk lokal tidak mampu bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasaran, yang berakibat pada pengangguran karena perusahaan lokal yang merugi, yang lebih jauh akan berakibat pada menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Dari segi ekonomi pemerintah mengintervensi pasar sebagai upaya untuk melindungi industri-industri kecil dan menengah dari kompetisi serta bentuk promosi sebagai kebijakan strategi perdagangan. Meski demikian terdapat beberapa kelemahan dari strategi proteksionisme ekonomi ini. Misalnya adalah sulit untuk menentukan industri kecil-menengah seperti apa yang patut mendapatkan perlindungan, proteksi dari kompetisi internasional membuat para pengusaha cepat puas dan menjadi kurang kompetitif sehingga kurang adanya poerbaikan kualitas dari waktu ke waktu, dan lain sebagainya.

Dalam bidang kultural, jelas yang dipertahankan adalah identitas nasional (Daniels et al, 2007:176). Budaya secara umum suatu negara dapat terpengaruh dari adanya keterbukaan dari pertukaran manusia dan produk-produk dari budaya lain, karena keduanya saling berinteraksi dan berkaitan. Ketika suatu bentuk kebudayaan tidak diinginkan maka pemerintah dapat melakukan pencegahan dengan cara menghalangi masuknya produk impor.

Sementara itu diperlukan beberapa instrumen dalam rangka turut terjun dalam interaksi perdagangan. Daniels et al (2007) menyebutkan dua metode, yaitu metode promosi dan metode pembatasan. Metode promosi berarti pemerintah turut mendukung perdagangan lintas negara melalui beberapa hal seperti subsidi, pembiayaan ekspor,             zona perdagangan asing –foreign trade zone (FTZ), dan agen khusus pemerintah. Subsidi merupakan bantuan keuangan yang dapat berupa bantuan tunai, pinjaman bungan rendah, potongan pajak dan lain sebagainya yang diberikan pemerintah dengan tujuan membantu perusahaan lokal untuk dapat bersaing dengan pesaing internasional melalui biaya produksi yang rendah. Pembiayaan ekspor hampir sama dengan subsidi, hanya saja perusahaan menerima bantuan supaya dapat mengekspor produknya. FTZ berarti terdapat beberapa negara yang menggabungkan diri dalam sebuah zona regional geografis dimana di dalamnya negara-negara anggotanya dapat saling menjual-beli produk tanpa dibatasi oleh pajak. Kemudian terdapat pula agen yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mempromosikan produk-produk yang akan diekspor ke negara lain.

Sebaliknya, metode pembatasan justru menjadi penghalang bagi terjadinya perdagangan yang bebas lintas negara, antara lain tarif, kuota, embargo, penundaan administratif, kontrol nilai mata uang, dan prasyarat lokal (Daniels et al, 2007:177). Metode ini digunakan dengan maksud untuk melindungi industri lokal. Batasan tarif berarti pemerintah menetapkan sejumlah tarif untuk setiap barang impor yang masuk. Kuota berarti pemerintah memberikan batasan berapa banyak jumlah barang tertentu yang boleh diimpor atau masuk. Embargo berarti pemerintah menetapkan larangan untuk berinteraksi dagang suatu barang maupun seluruh jenis produksi dengan suatu negara akibat kondisi politik tertentu. Penundaan administratif bertujuan untuk mendiskriminasi produk tertentu dengan cara seperti mensyaratkan lisensi khusus atau inspeksi terhadap bahaya produk dan lain sebagainya yang membutuhkan waktu cukup lama hingga produk tersebut dapat masuk. Kontrol nilai mata uang berarti mempersulit proses konvertibilitas mata uang melalui persyaratan pembayaran yang harus dipenuhi. Prasyarat lokal berarti produk harus sedikitnya mengandung  faktor-faktor lokal seperti sumberdaya alam maupun tenaga kerja dalam proses produksinya.

Contoh kasus yang diambil disini adalah bagaimana perusahaan Mc Donalds milik Amerika Serikat untuk dapat membuka cabangnya di Indonesia harus terlebih dahulu memiliki lisensi agar dapat beroperasi. Tanpa adanya lisensi seseorang tidak dapat membuka cabang dari perusahaan makanan cepat saji tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemberlakuan lisensi tersebut merupakan usaha untuk mempersulit produk asing beroperasi di Indonesia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perdagangan internasional, negara turut campur tangan melalui adanya peraturan-peraturan yang ditetapkan. Sebebas apapun pasar, interaksi dagang baik perusahaan swasta maupun perseorangan tentu harus melalui peratusan-peraturan yang ditetapkan oleh negara. Hal ini jelas penting sebab bisnis merupakan salah satu cara negara untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Instrument-instrumen yang digunakan negara dapat berupa metode promosi dalam rangka memperlancar transaksi dagang maupun metode pembatasan yang ditujukan untuk melindungi produksi dalam negeri.

 

Referensi:

John D. Daniels, Lee H. Radeburgh & Daniel P. Sullivan. 2007. “Business-Government Trade Relations” dalam International Business: Environment and Operations. New Jersey: Pearson Prentice Hall

John J. Wild, Kenneth L. Wild & Jerry C.Y. Han. 2008. “Governmental Influence on Trade” dalam The Challenges of Globalization. New Jersey: Pearson Prentice Hall

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :