INDIRA AGUSTIN


Berpacu menjadi yang terbaik

Penyelesaian Sengketa Internasional

Oleh: Indira Agustin (071012006)

Dalam interaksi sosial sehari-hari manusia tidak jarang luput dari kesalahan, yang biasanya menimbulkan konflik akibat adanya kepentingan-kepentingan yang saling berbenturan. Begitu pula dengan negara maupun aktor-aktor dalam hubungan internasional lainnya, dimana hubungan yang terjalin begitu kompleks sehingga konflik sangat mudah terjadi. Dalam hubungan antar negara, sengketa acapkali terjadi akibat perebutan wilayah perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan juga isu-isu sosial lainnya. Oleh karena itu yang seharusnya memainkan peranan di sini adalah hukum internasional, yang mengatur mekanisme hubungan yang terjadi antar aktor internasional dengan mengedepankan prinsip perdamaian dan keamanan internasional.

Sengketa internasional sendiri dibedakan ke dalam dua jenis yaitu sengketa hukum dan sengketa politik. Menurut Friedman dalam Adolf (2004) dalam tulisannya Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional sengketa hukum berarti perselisihan-perselisihan antarnegara yang mampu diselesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang ada dan sudah pasti, yang sifatnya mempengaruhi kepentingan vital negara seperti integritas wilayah dan kehormatan, di mana penerapan hukum internasional yang ada sudah cukup untuk menghasilkan keputusan yang sesuai dengan keadilan antara negara dengan perkembangam progresif hubungan-hubungan internasional. Ia berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum dan menuntut adanya perubahan melalui hukum yang telah ada (Adolf, 2004:6). Pandangan Friedman tersebut juga digunakan oleh International Court of Justice (ICJ).

Berkebalikan dengan Friedman, Waldock dalam Adolf (2004) mengemukakan bahwa penentuan suatu sengketa sebagai sengketa hukum atau politik ditentukan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Ketika sengketa tersebut memerlukan patokan-patokan tertentu yang tidak ada dalam hukum internasional, maka sengketa tersebut digolongkan sebagai sengketa politik. “The legal or political character of a dispute is ultimately determined by the objective aimed at or the position adopted by each party in the dispute …” (Davies, 1966:5 dalam Adolf, 2004:7). Adolf sendiri menganggap sudut pandang Waldock lebih tepat, sebab menurutnya pihak yang bersengketa lebih memahami jenis sengketa yang sedang dihadapinya. Misalnya adalah sengketa perbatasan, pelanggaran hak-hak diplomatik, dan sebagainya yang tentu berpengaruh terhadap hubungan baik kedua pihak.

Pandangan ketiga yaitu pandangan Oppenheim dan Kelsen yang oleh Adolf (2004) dianggap sebagai jalan tengah dari kedua pandangan sebelumnya.  Menurut Oppenheim dan Kelsen, antara sengketa hukum dan politis tidak ada pembenaran ilmiah kriteria objektif yang mendasarinya. Sebab setiap sengketa memiliki aspek politis dan hukumnya masing-masing. Sengketa yang dianggap sebagai sengketa hukum mungkin memiliki nilai kepentingan politis pihak yang bersangkutan. Dan sebaliknya, sengketa yang dianggap politis mungkin dapat diterapkan dalam prinsip dan aturan hukum internasional (Adolf, 2004:9).

Dari sedikit penjelasan mengenai sengketa diatas terdapat beberapa cara untuk menyelesaiakan sengketa, yakni melalui cara kekerasan, cara damai, dan cara hukum. Cara kekerasan biasanya digunakan ketika pihak yang bersengketa mengalami jalan buntu atas solusi damai, sehingga kemungkinan yang terjadi adalah pihak-pihak yang terlibat menggunakan cara-cara paksaan seperti perang, retorsi, dan blokade. Perang berarti pihak yang terlibat sengketa utamanya negara menggunakan angkatan bersenjata yang dimilikinya dan bertujuan untuk menaklukan lawan dan memenuhi kehendaknya dan membebankan syarat-syarat penyelesaian dan perdamaian pada pihak lawan yang dikalahkan, yang tidak mempunyai allternatif lain selain mematuhinya.

Retorsi berarti suatu pihak melakukan tindakan pembalasan terhadap tindakan-tindakan yang dianggap tidak pantas dari pihak lawan. Misalnya adalah merenggangkan hubungan diplomatik, pencabutan hak istimewa diplomatik, menarik diri dari konsesi-konsesi fiscal dan bea, dan penghentian bantuan ekonomi. Meski dari beberapa tindakan tersebut motif yang digunakan tidak selalu pembalasan, namun seolah menjadi kode bahwa konflik sedang terjadi di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Sementara itu blokade berarti mengepung atau memblokir wilayah lawan guna memutus hubungan wilayah tersebut dengan pihak luar. Terdapat dua macam blokade yaitu blokade masa damai, dimana pihak selain yang sedang bersengketa dan diblokade tidak berhak untuk ditangkap ketika pihak tersebut melanggar blokade yang sedang dilakukan; dan blokade masa perang, yaitu ketika pihak selain yang diblokade ini berhakuntuk ditangkap dan diperiksa ketika pihak yang tidak berdangkutan tersebut melanggar blokade yang sedang diberlakukan. Blokade dilakukan dengan tujuan memaksa pihak yang diblokade supaya mentaati permintaan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara yang memblokade.

Cara damai berarti menggunakan cara tanpa kekerasan sebagai jalan keluar dari penyelesaian sengketa, yaitu negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Negosiasi biasanya merupakan cara yang pertama kali ditempuh ketika konflik mulai terjadi dan juga efektif sebab ia menawarkan alternatif-alternatif kemungkinan antara pihak yang bersengketa secara langsung. Negosiasi merundingkan secara langsung sengketa antara kedua pihak yang bersangkutan dengan tujuan mencari penyelesaian masalah melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga (Adolf, 2004:28). Sisi positif dari nogosiasi adalah bahwa para pihak sengketa sendiri yang terlibat dalam negosiasi, sehingga mereka memiliki kebebasan untuk menentukan kesepakatan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak lain, juga karena terhindar dari perhatian publik. Prosedur penyelesaian juga dapat diawasi secara langsung. Namun demikian yang menjadi kelemahannya adalah ketika kedudukan pihak-pihak yang bersengketa tidak seimbang, dalam artian terdapat salah satu pihak yang lebih kuat sehingga dapat menekan pihak lain yang lebih lemah; dan ketika pihak-pihak yang bersengketa sama-sama berpendirian keras maka proses negosiasi tidak dapat berjalan produktif, sebab tidak ada yang mau mengkompromikan kepentingan dari semua pihak (Adolf, 2004:29).

Cara damai yang kedua yaitu mediasi, yang berarti terdapat pihak ketiga sebagai penengah dari konflik yang ada, yang bisa berupa individu, organisasi internasional, maupun institusi lain yang berdaulat. Pihak ketiga dalam negosiasi tersebut tidak memiliki kapasitas untuk turut mengambil keputusan, kecuali sebatas saran penyelesaian sengketa. Fungsi utama mediator adalah mencarikan solusi, mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati serta usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa (Adolf, 2004:33). Dalam menjalankan fungsinya mediator tidak perlu tunduk pada aturan tertentu, dan bebas untuk mnentukan bagaimana proses penyelesaian sengketa berlangsung.

Cara damai yang lain adalah konsiliasi, yaitu penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau sebuah komisi yang dibentuk oleh pihak yang bersengketa. Konsiliasi sifatnya lebih formal dibanding negosiasi dan mediasi. Komisi konsiliasi dapat berupa komisi yang sudah melembaga maupun bentukan sementara (ad hoc) yang fungsinya menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh yang bersengketa, meskipun sifatnya tidak mengikat (Adolf, 2004:34).

Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa internasional melalui cara hukum, yaitu arbitrase dan melalui pengadilan internasional. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral serta putusan yang dikeluarkan bersifat final dan mengikat (Adolf, 2004:35). Dapat juga dikatakan bahwa arbitrase merupakan suatu bentuk pemusatan atau penyelesaian sengketa oleh seorang atau beberapa hakim berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim, yang menentukan siapa arbiter yang mereka pilih dalam hukum, dan hakim mana yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa (Subekti, 1989:110). Arbitrator harus ahli dalam bidang yang sedang disengketakan, dimana sebelumnya para pihak sengketa menyerahkan klausul arbitrase yang merupakan titik kompromis kedua pihak. Meski sudah ada sejak jaman Yunani Kuno, arbitrase dalam dunia modern menemukan titik baliknya seiring dengan dikeluarkannya The Hague Convention for The Pacific Settlement of International Disputes pada tahun 1989.

Cara hukum lain adalah melalui pengadilan internasional. Cara ini ditempuh ketika penyelesaian lain tidak menghasilkan solusi. Pengadilan internasional dapat berupa dua jenis, yaitu pengadilan permanen yakni Mahkamah Internasional (International Court of Justice), dan pengadilan sementara atau ad hoc.  Pengadilan sementara biasanya menghasilkan putusan berupa perjanjian-perjanjian yang mengikat (Adolf, 2004:37).

Mahkamah Internasional, yaitu badan hukum utama dalam PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa). Komposisi Mahkamah Internasional terdiri dari hakim internasional, hakim sementara, Chambers, dan The Registry. Hakim internasional terdiri atas 15 hakim terpilih berdasarkan suara mayoritas mutlak dalam pertemuan terpisah Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, dipilih untuk masa jabatan selama 9 tahun dan berhak untuk dipilih kembali (Brownlie, 1979: 711). Keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Internasional tersebut harus berdasarkan pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, antara lain konvensi atau perjanjian internasional yang mnegandung ketentuan hukum yang diakui oleh negara yang bersengketa; kebiasaan-kebiasaan internasional; prinsip-prinsip hukum umum; dan putusan pengadilan ataupun ajaran para cendekiawan sebagai sumber hukum tambahan.

Sementara itu hakim sementara dipilih ketika ada kasus tertentu, oleh pihak yang bersengketa. Meski demikian ia tetap harus mengucapkan sumpah layaknya hakim tetap, namun tidak terhitung dalam prasyarat kuorum hakim tetap. Chambers berarti sekelompok hakim yang dipilih oleh Mahkamah Internasional untuk memeriksa suatu pihak yang bersengketa secara rahasia akibat pihak tersebut tidak ingin diperiksa oleh hakim secara keseluruhan (Adolf, 2004:13). Yang terakhir yaitu the registry, adalah organ administratif mahkamah yang bertugas memberi bantuan jasa pada bidang administratif pihak-pihak yang bersengketa. Fungsinya menyerupai secretariat yang mengurusi bidang administratif, keuangan, penyelenggaraan konferensi, dan jasa penerangan dari suatu organisasi internasional (Adolf, 2004:14-5).

Contoh kasus yang penulis pilih adalah kasus penyelesaian sengketa internasional melalui jalur hukum: Kasus Sengketa Pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Kasus yang dimulai pada tahun 1967 terdapat perebutan kedua pulau oleh kedua negara tersebut, yang sama-sama memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam yurisdiksi wilayahnya masing-masing. Kemudian kedua pihak sepakat untuk menetapkan pulau Sipadan dan Ligitan dalam keadaan status quo. Namun kemudian kasus tersebut memuncak pada 1969, di mana Malaysia secara sepihak menetapkan kedua pulau tersebut dalam wilayah kedaulatan Malaysia, yang tentu memicu kemarahan Indonesia. Kasus tersebut berlarut-larut hingga 1998, ketika kedua pihak sepakat untuk mengajukan masalah tersebut kepada Mahkamah Internasional. Putusan Mahkamah Internasional atas kasus ini keluar di tahun 2002, di mana Malaysia dinyatakan sebagai pemilik sah Pulau Sipadan dan Ligitan. Hakim yang bertindak pada kasus ini terdiri atas 15 Hakim tetap Mahkamah Internasional, 1 Hakim pilihan Malaysia, dan 1 hakim pilihan Indonesia.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan internasional, konflik atau sengketa yang terjadi antar aktor baik negara maupun non-negara dapat dikatakan sebagai fenomena sosial. Sengketa internasional sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu sengketa hukum dan sengketa politik. Secara umum sengketa hukum berarti sengketa yang dapat diserahkan dan diselesaikan oleh pengadilan internasional. Sementara sengketa politik berarti sengketa yang penyelesaiannya hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa karena terdapat kepentingan politis dibalik persengketaan tersebut. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu cara kekerasan yang dapat berupa perang, retorsi, dan blokade; cara damai yang dapat berupa negosiasi, mediasi, dan konsiliasi; dan cara hukum melalui arbitrasi dan pengadilan internasional. Struktur pengadilan mahkamah internasional sendiri terdiri atas empat jenis kehakiman, yakni hakim internasional yang tetap, hakim sementara atau ad hoc, chambers, dan the registry. Dalam materi kali ini penulis beropini bahwa penyelesaian sengketa yang paling efektif adalah negosiasi, dimana pihak yang bersengketa dapat langsung bertemu dan mengkompromikan masing-masing keinginan tanpa harus timbul konflik.

 

Referensi:

Adolf, Huala. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.

Brownlie, Ian. 2008. Principles of Public International Law (7th edition). New York: Oxford University Press

Camara, Jose Sette. 1997. Methods of Obligatory Settlement of Disputes. International Law: Achievement and Prospect. The Netherlands: Marthinus Nijhoff Publisher.

Davies, David. 1966. Report of a Study Group on the Peaceful Settlement: of International Disputes. Memorial Institute of International Studies. h.5

Parthiana, I. Wayan, SH. 1983. Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Bandung: Penerbit Mandar Maju

Starke, J. G. 2008. Pengantar Hukum Internasional 2. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti, R. 1989. Hukum Acara Perdata. Bandung: Binacipta

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :