INDIRA AGUSTIN


Berpacu menjadi yang terbaik

Sistem Anarki dalam Politik Internasional

Kelompok 2:

Indira Agustin/071012006

Damara Ardelia/071012038

Bimo Aryo Prayudi/071012062

Bariaji Bagas Priangga/071012105

 

Asumsi mengenai sistem dunia internasional yang anarki atau tidak dapat dijelaskan melalui beberapa pandangan para cendekiawan mengenai sifat dasar dunia internasional itu sendiri. Pemikiran mengenai sifat alami dunia politik internasional diawali oleh Hans J. Morgenthau dengan pendekatan realisme yang beranggapan bahwa dunia internasional bersifat anarki, dan oleh karenanya setiap aktor hendaknya bersifat rasional. Dunia yang anarki berarti setiap aktor sangat mungkin untuk berperang satu sama lain sebab tidak ada kekuatan supremasi yang berdaulat dan berhak memberikan penghakiman atas kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan serta memberi hukuman atas penyimpangan. Pandangan yang muncul di masa lalu ini disebabkan tidak adanya pemerintah, layaknya sekarang. Sehingga sifat dasar yang terjadi adalah dua atau lebih entitas yang sejenis tidak berperang dan tidak juga berada dalam kondisi damai, namun keduanya membutuhkan self help akibat security dilemma. Sebab masing-masing pihak tidak mengetahui sejauh mana kekuatan entitas lain tersebut.

Kenneth Waltz

Kenneth Waltz (1979) setuju bahwa sistem internasional yang berlaku saat ini adalah anarki. Dalam artikelnya The Anarchic Structure of World Politics (1979), Waltz selalu membuat perbandingan antara pemerintahan dalam suatu negara dengan kondisi politik internasional secara keseluruhan. Variabel yang pertama adalah prinsip-prinsip pemerintahan. Prinsip pemerintahan dalam suatu negara bersifat sentral dan hirarkis, sementara dalam sistem politik internasional terdesentralisasi dan anarkis. Terjadi hubungan yang koordinatif. Semua aktor bersifat setara, tanpa perlu ada pihak yang saling mematuhi satu sama lain. Oleh karena itu ia menyebut politik internasional sebagai suatu politik tanpa pemerintahan (Waltz, 1979). Meskipun terdapat organisasi internasional yang semakin hari semakin banyak, agen-agen supranasional tetap membutuhkan kapabilitas dari negara sebagai prasyarat operasionalnya.

Variabel yang kedua yaitu karakter unit. Struktur politik dalam suatu negara terspesifikasi dalam pembagian fungsi unit-unit yang berbeda sehingga terbangun sebuah hirarki yang dinamis. Sementara dalam politik internasional aktor negara berjalan berdampingan dengan aktor non-negara, dimana aktivitas yang dijalankan kurang lebih sama, yaitu semua aktor ingin mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing serta menjaga kedaulatan.

“The increase of the activities of states is a atrong and strikingly uniform international trend. The functions of states are similar, and distinctions among them arise principally from their varied capabilities. International politics consist of like units duplicating one another’s activities” (Waltz, 1979)

Variabel yang ketiga yaitu distribusi kapabilitas. Dalam suatu negara, struktur yang ada terdistribusi sehingga memiliki peran yang berbeda-beda dan menciptakan harmonisasi negara. Sementara dalam politik internasional, tiap-tiap aktor selalu memiliki ciri seperti revolusioner atau terlegitimasi, otoriter atau demokratis, ideologis atau pragmatis, yang juga menjadi bagian dari identitasnya.

Variabel keempat yakni struktur anarkisme. Perilaku setiap negara selalu merupakan reaksi dari tindakan negara lain. Karena beberapa negara pada saat tertentu akan menggunakan kekuatannya, semua negara lain merasa harus membuat persiapan pula. Perbedaan dalam tingkat nasional dan internasional adalah bukan pada penggunaan kekuatannya melainkan pada caranya. Pemerintah suatu negara memiliki legitimasi dan arogansi diri untuk penggunaan kekuatan, baik secara monopoli atau tidak untuk mencegah timbulnya konflik dalam negeri, misalnya. Sementara dalam sistem internasional para aktor bersifat self-help. Tidak ada legitimasi untuk penggunaan kekuatan.

Variabel kelima adalah interdependensi dan integrasi. Keduanya jelas berbeda. Negara menerapkan sistem integrasi, yaitu dalam suatu negara selalu terdapat unit-unit berbeda yang selalu meningkatkan spesialisasi terhadap bidangnya, misalnya ekonomi, militer, dan sebagainya. Dimana unit-unit yang berbeda tersebut saling bergantung karena perbedaan tugas yang dijalankan dan produk yang dihasilkan, yang untuk mencapai sebuah tujuan negara perlu diintegrasikan. Sementara sistem internasional juga terdapat usaha tiap-tiap unit, namun bukan dalam satu tujuan bersama melainkan untuk saling melindungi dari pihak lain (Waltz,1979).

Waltz (1979) melihat adanya nilai-nilai kebaikan dari sistem anarki internasional tersebut. Penggunaan kekuatan bukanlah untuk pengadilan atas nama kebaikan dan keadilan yang mengancam keamanan dan sistem politik, namun demi tujuan perlindungan dan keuntungan. Otoritas tidak diciptakan, melainkan sebagai hasil dari hubungan sesama aktor. Sehingga interaksi, aksi, dan reaksi yang terjadi merupakan hasil dari proses adaptasi.

Tim Dunne

Tim Dunne menyatakan bahwa, negara-negara yang ada didunia membentuk suatu bentuk masyarakat internasional yang didasarkan atas adanya kepentingan dan nilai-nilai bersama. Namun pada kenyataanya, jika kita melihat lebih dalam lagi, bahwa saat ini masih terdapat ancaman-ancaman yang dapat mengancam ketertiban internasional. Dimana Tim Dunne menyatakan bahwa masyarakat internasional saat ini telah dipinggirkan oleh aktor-aktor yang kuat. Hal tersebut disebabkan karena absennya balance of power dan kurangnya kerjasama dan kesepakatan antara aktor-aktor besar dalam politik internasional (Dunne, t.t.). Adanya masyarakat internasional sebenarnya merupakan salah satu nilai yang penting, dimana keberadaanya ada untuk melindungi komunitas-komunitas politik yang berbeda untuk tidak diduduki oleh negara-negara yang lebih kuat. Dimana terdapat suatu norma dasar dalam masyarakat internasional, yaitu non-intervention yang merupakan salah satu bentuk atas mengakui suatu kedaulatan negara dan di saat yang sama tidak ikut campur dalam politik negara tersebut. Dengan tidak adanya suatu pemerintahan dunia, terjaminnya perlindungan hak-hak negara-negara di dunia, tergantung oleh negara-negara kuat dan institusi-institusi internasional. Tim Dunne menyatakan bahwa ancaman yang dapat terjadi saat ini adalah adanya pemberontakan kepada institusi-institusi internasional oleh Amerika Serikat, yang setelah peristiwa 9/11 meningkatkan kekuatan militernya.

John J. Mearsheimer

Mearsheimer (t.t.) pada dasarnya juga mendukung bahwa sistem internasional yang ada saat ini merupakan sistem anarki. Sejalan dengan asumsi realis, Mearsheimer menyatakan bahwa “the realist notion of anarchy has nothing to do with conflict; it is an ordering principle, which says that the system comprises independent states that have no central authority above them” (Mearsheimer, t.t). Dari pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa sebenarnya, anarki merupakan suatu keadaan atau sistem dimana negara-negara yang berdaulat tidak memiliki kekuasaan terpusat yang lebih tinggi di atasnya atau bisa juga dinyatakan sebagai “no government over governments” (Mearsheimer, t.t.). Sehingga dapat dikatakan bahwa sovereingty merupakan hal yang penting. Apabila tidak ada kekuasaan tertinggi di atas negara, maka dapat dikatakan bahwa posisi hegemon sebenarnya tidak berlaku dalam sistem anarki. Suatu negara atau pemerintahan dapat dikatakan sebagai hegemon apabila negara tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga mampu mendominasi negara-negara lainnya dalam sistem (Mearsheimer, t.t.). Mersheimer (t.t) lantas menegaskan bahwa ketika sebuah negara menjadi lebih kuat diantara negara-negara kuat lainnya, maka tidak dapat dikatakan bahwa negara tersebut adalah hegemon. Hal ini dikarenakan negara tersebut bukan satu-satunya negara kuat dalam sistem. Hal serupa dapat kita temukan dalam Inggris pada abad ke-19 dimana Inggris bukanlah satu-satunya negara kuat di Eropa, masih ada negara-negara lainnya, seperti Austria, Perancis, Prusia, dan Rusia (Mearsheimer, t.t.). 

Alexander Wendt

Wendt (t.t) pada dasarnya mendukung pernyataan Waltz mengenai sistem internasional yang anarki. Waltz berasumsi bahwa sistem anarki membentuk perilaku ‘self-help’ pada negara dan ‘power politics’ menjadi salah satu aspek penting dalam sistem. Artikel Wendt (t.t.) dalam “Anarchy Is What States Make of It” sebenarnya lebih kepada melengkapi pernyataan-pernyataan Waltz. Wendt (t.t) menambahkan bahwa “self-help is an institution, one of various structures of identity and interest that may exist under anarchy. ‘Self-help’ merupakan bentuk pendirian sebuah negara dimana competitive dan individualistic menjadi unsur-unsurnya.

Sedikit berbeda dengan kaum realis lain seperti Waltz dan Mearsheimer, Wendt beranggapan bahwa bukan sistem anarki yang menentukan sikap negara yang berupa perang, melainkan unsur-unsur internal atau human agencies-lah yang menciptakan sistem anarki tersebut. Sehingga disini ‘self-help’ juga memandang keamanan negara sebagai tanggung jawab setiap negara. Kedua unsur tersebut (‘competitive’ dan ‘individualistic’), yang berada dalam sistem anarki, mendorong negara-negara untuk mengambil keputusan atau bertindak berdasarkan kemungkinan-kemungkinan atas apa yang akan dilakukan oleh negara lainnya atau pihak lawan. Dengan kata lain, melalui proses signaling, interpreting, dan responding (social act) (Wendt, t.t).

Kemudian apabila dikaitkan dengan konsepsi Thomas Hobbes yang ingin mewujudkan bentuk absolutisme dalam sebuah negara yang kuat, dimana kekuasaan tertinggi berada pada negara, negara dapat mengikat perilaku-perilaku manusia dalam bentuk hukum. Hobbes berpendapat bahwa dalam kehidupan bernegara juga muncul keadaan alami yang membuat manusia selalu merasa takut akibat lingkungan yang tidak bersahabat dan bahaya yang mengancam membuat manusia terus berkompetisi dalam situasi yang begitu kacau bahkan berujung anarkis. Keadaan anarki yang terjadi inilah membuat setiap manusia selalu merasa takut dan cemas terhadap apa yang akan terjadi pada mereka, sehingga membuat naluri untuk bersaing dengan saling menjatuhkan terjadi dalam hubungan internasional. Dalam keadaan yang anarki ini, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari negara. Negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional. Antar negara satu sama lain saling bersaing untuk dapat mempertahankan kekuasaan, kedaulatan serta kelangsungan hidupnya dengan cara berperang. Negara adalah suatu lembaga yang mandiri dan tertinggi yang pihak lain tidak mampu mengaturnya. Sehingga membuat negara akan terus berusaha saling menguasai dan menjatuhkan.

Contoh kasus yang dapat menjelaskan konsepsi Hobbes tersebut adalah peristiwa pembantaian oleh seorang Jenderal militer di Uganda yaitu Idi Amin Dada sekitar tahun 1970an. Dalam kasus ini Idi Amin merasa bahwa ia memiliki kekuasaan yang mutlak atas negara beserta seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Hanya karena merasa terancam ia kemudian memperkuat posisinya dan mneyingkirkan mereka yang dianggap akan menjatuhkan posisinya.

Bukti bahwa sistem internasional saat ini masih terdapat nilai-nilai anarki dapat terlihat pada rezim perdagangan internasional yakni WTO (World Trade Organization), dimana masih terdapat negara-negara yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh WTO dalam sistem perdagangan internasional. Hal ini membuktikan apa yang dijelaskan oleh Waltz, bahwa negara mempunyai kekuatan sendiri dan tidak bergantung pada institusi lain yang lebih tinggi. Negara masih berdaulat dan bisa menentukan tindakan meskipun regulasi yang ditetapkan oleh WTO seharusnya membatasi pergerakan negara.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sistem politik internasional ini dapat dikatakan anarki, jika mengacu pada penjelasan para cendekiawan di atas. Sistem anarki internasional berarti sistem tersusun atas kesejajaran entitas yang mirip namun tidak sama. Dalam hal ini adalah negara, yakni semua negara sifat alamiahnya adalah sejajar. Apabila kemudian terdapat dominasi, hal itu merupakan hasil dari interaksi yang terjadi antarnegara. Akan tetapi sebagai entitas yang setara, negara tidak bisa dan tidak tergantung pada entitas lain yang lebih tinggi seperti organisasi supranasional. Kelompok kami setuju dengan pendapat mengenai sistem anarki ini. Karena sesuai dengan kasus contoh yang diberikan, bahwa dalam dunia kontemporer pun, negara masih memiliki kedaulatan dan kebebasan untuk menentukan tindakannya terkait dengan pencapaian kepentingan nasional.

 

Referensi:

Abizadeh, Arash. 2011. Hobbes On The Causes of War: a Disagreement Theory. Mc Gill University

Dunne, Tim, Society and Hierarchy in International Relations, pp. 303-320.

Kenneth N. Waltz, The Anarchic Structure of World Politics, pp. 29-49.

Mearsheimer, John J. “Anarchy and The Struggle for Power” dalam Anarchy and Its Consequences. McGraw-Hill.

Wendt, Alexander. “Anarchy Is What States Make of It” dalam Anarchy and Its Consequences. McGraw-Hill

Boddy, Alistair. Evans. t.t. Biography: Idi Amin Dada. Despotic President of Uganda in the 1970s. tersedia pada http://africanhistory.about.com/library/biographies/blbio-amin.htm. [diakses pada 24 September 2012]

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :