INDIRA AGUSTIN


Berpacu menjadi yang terbaik

Apa itu Ekonomi Politik Internasional?

Apa yang dimaksud dengan EPI? Apa yang menjadi ‘state of art’ dari disiplin ini? Bagaimana membedakannya dengan Ekonomi Politik?

 Oleh: Indira Agustin (071012006)

 

Ekonomi dan Politik merupakan dua disiplin ilmu yang berbeda satu sama lain. Namun secara praktis utamanya dalam perilaku negara, terlihat bahwa keduanya memiliki kaitan dan berpengaruh pada kebijakan yang diambil oleh negara. Secara metodologis hal tersebut dikenali dalam ilmu Ekonomi Politik. Sementara itu di era globalisasi, di mana hampir segala hal mampu melintasi batas-batas negara untuk berkembang, tak luput pula perkembangan dari dua bidang keilmuan tersebut, yang disebut sebagai Ekonomi Politik Internasional. Bahasan kali ini akan menggali lebih dalam mengenai apa itu Ekonomi Politik Internasional, apa sajakah ‘state of art’ dari disiplin ilmu ini, dan apa yang membedakannya dengan Ekonomi Politik.

Ekonomi Politik Internasional (EPI) mulai dikembangkan sebagai sebuah cabang ilmu dari Hubungan Internasional adalah pada tahun 1970an, sebagai subjek yang berfokus pada interrelasi antara kekuatan publik dan privat dalam mengalokasikan sumber daya yang langka (Ravenhill, 2008:19-20). Di mana masih terkait dengan politik, hal-hal yang digelutinya masih seputar pada siapa yang memperoleh apa, kapan, dan bagaimana. Dan tentunya hal tersebut berkaitan dengan power, yang lebih jauh menentukan hasil-hasil dari aktivitas ekonomi.

Robert Gilpin (2001) dalam artikelnya yang berjudul The Study of International Political Economy memberikan penjelasan mengenai Ekonomi Politik Internasional dalam beberapa sudut pandang yang konvergen, antara lain otonomi nasional, distribusi kekayaan dan aktivitas ekonomi, rezim internasional, konsepsi hegemoni, dan pemerintahan ekonomi global. Dalam perspektif otonomi nasional, EPI mempelajari pertentangan yang tidak dapat dihindari antara logika pasar dengan logika negara (Gilpin, 2001:81). Di mana pada dasarnya negara menginginkan keuntungan yang dapat diperoleh dari keterbukaan dan bebasnya pasar, investasi asing, dan hal lainnya yang merupakan konsekuensi dari pasar bebas yang mampu melewati batas-batas negara, dengan keinginannya untuk melindungi otonomi politis, nilai-nilai budaya, serta struktur sosial di mana pemerintah mampu mengendalikan proses pertumbuhan ekonomi serta akumulasi modal dalam rangka meningkatkan power serta kesejahteraan ekonomi negaranya.

Dalam perspektif distribusi kekayaan dan aktivitas ekonomi, EPI menekankan pada konsekuensi dari distribusi aktivitas ekonomi (Gilpin, 2001:78). Menurut para Ekonomis, aktivitas ekonomi (secara internasional) terjadi karena adanya mutual gains atau keuntungan bersama. Namun sebaliknya, EPI memandang bahwa aktor ekonomi tidak hanya memperhatikan keuntungan absolut, namun juga keuntungan relatif dari transaksi ekonomi.

Dalam perspektif rezim internasional, Gilpin mengutip Keohane (1984) bahwa adanya rezim internasional diperlukan oleh dunia ekonomi politik internasional sebagai fasilitator kegiatan operasionalnya: “the study of International Political Economy (IPE) presumes that states, multinational corporations, and other powerful actors attempt to use their power to influence the nature of international regimes” (Gilpin, 2001:78). Sebab rezim mampu mengurangi tingkat ketidakpastian, meminimalisir biaya transaksi, dan mencegah terjadinya kegagalan pasar. Contohnya adalah adanya rezim perdagangan WTO yang memiliki seperangkat prinsip, aturan, norma, dan prosedur pengambilan keputusan yang disetujui oleh para anggotanya dalam hal perdagangan antar negara. Dengan adanya rezim perdagangan, maka setiap negara anggota wajib membuka pasar seluas mungkin bagi pasar internasional supaya semua negara anggota memiliki pasar yang sama tanpa ada batasan seperti tariff, yang dengan demikian potensi pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan pun semakin luas. Sehingga sebetulnya masing-masing dari aktor ekonomi internasional tersebut memiliki kapasitas untuk menentukan jalannya rezim tersebut.

Dalam perspektif konsepsi hegemoni, EPI membutuhkan suatu sosok leader dalam rangka menggerakkan jalannya per-ekonomi politik-an internasional. Gilpin mengutip Mundell bahwa stabilitas dari sistem moneter bergantung pada dominant power (Gilpin, 2001:96). Peran hegemon menjadi penting sebab ialah yang membuat kerjasama antarnegara menjadi lebih mungkin dilakukan, terutama dalam liberalisasi perdagangan seperti yang terjadi saat ini. Sebagai contoh adalah matinya perekonomian atau krisis Depersi Besar yang terjadi pasca Perang Dunia I, yang disebabkan tidak terdapatnya kekuatan dominan yang mampu mendorong terjadinya kerjasama dan interaksi ekonomi. Berbeda dengan masa setelah Perang Dunia II di mana AS kemudian muncul sebagai kekuatan yang mampu memberikan pengaruh melalui kekuatan ekonomi yang dimilikinya.

Perspektif terakhir yaitu pemerintahan ekonomi global, memandang EPI hampir sama dengan pandangan konsepsi hegemon yang juga dikaitkan dengan adanya rezim. Di mana interaksi ekonomi politik internasional akan sulit untuk muncul tanpa adanya kekuatan dominan yang juga dengan adanya rezim mampu memfasilitasi kerjasama dan menjadi fungsi kontrol dan pencegahan kecurangan atau pelalaian penerapan peraturan dan prinsip oleh para anggotanya (Gilpin, 2001:97).

Kemudian apa yang menjadi ‘state of art’ bagi disiplin EPI sendiri? Dari beberapa perspektif di atas, secara implisit mampu ditarik gagasan bahwa EPI mampu menganalisis bagaimana negara dan powerful actor lainnya dapat menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi internasional dalam rangka memaksimalkan kepentingan ekonomi dan politiknya. Sebab ilmu ekonomi sendiri tidak cukup kuat dan seksama untuk menganalisis isu penting seperti distribusi kesejahteraan dan aktivitas ekonomi internasional, serta dampak dari ekonomi dunia terhadap kepentingan nasional dan efektivitas dari rezim internasional (Gilpin, 2001:102).

Secara harfiah tentu terdapat perbedaan antara Ekonomi Politik dengan Ekonomi Politik Internasional. Adam Smith mengemukakan bahwa Ekonomi Politik merupakan cabang dari ilmu negarawan yang mengatur serta mengelola perekonomian nasional secara bijak (Gilpin, 2001:25). Sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian tersebut mengarah pada bagaimana sebuah kebijakan ekonomi memiliki latar belakang politik secara domestik suatu negara. Kemudian hadirnya globalisasi yang mempercepat arus informasi dan komunikasi, juga menguatkan terikatnya jaringan-jaringan yang lintas batas, secara otomatis mengubah jangkauan analisis dari ekonomi politik yang terbatas pada lingkup domestik suatu negara menjadi lintas batas sekaligus seiring dengan munculnya lebih banyak aktor non-negara seperti MNC dan NGO, yang kemudian menjadi kajian dari EPI (Gilpin, 2001:45).

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Ekonomi Politik Internasional muncul akibat semakin berkembangnya isu-isu yang muncul karena meningkatnya kompleksitas dari hubungan antar aktor internasional sehingga diperlukan kajian yang tepat terhadapnya, terutama dalam hal ekonomi politik internasional. Namun sejalan dengan adanya kompleksitas tersebut muncullah berbagai jenis perspektif yang mampu menjelaskannya, seperti yang telah dijabarkan di atas. Keunggulan atau ‘state of art’ dari Ekonomi Politik Internasional sendiri adalah ia mampu memberikan analisis yang tidak terjangkau oleh kajian Ekonomi maupun Politik secara mandiri. Dan dari perbedaan yang ada antara Ekonomi Politik dengan Ekonomi Politik Internasional tidak menghalangi keterkaitan serta pengaruh yang saling ditimbulkan oleh keduanya. Kebijakan ekonomi politik domestik suatu negara sedikit banyak akan mempengaruhi kondisi ekonomi politik internasional, begitupun sebaliknya.

 

Referensi:

Gilpin, Robert. 2001. “The Nature of Political Economy”, dalam Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. Princeton: Princeton University Press, pp. 25-45

Gilpin, Robert. 2001. “The Study of International Political Economy”, dalam Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. Princeton: Princeton University Press, pp. 77-102

Ravenhill, John. 2008. “The Study of Global Political Economy”, dalam Global Political Economy. Oxford: Oxford University Press, pp. 19-25

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :