INDIRA AGUSTIN


Berpacu menjadi yang terbaik

Pembangunan Dunia Berkelanjutan: Tantangan bagi Politik Hijau

Oleh: Indira Agustin (071012006) 

Isu mengenai lingkungan bukanlah merupakan hal baru. Sejak lama orang sudah memiliki kesadaran mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Pada masa Yunani Kuno, adalah Gaia yang membawa ide tentang lingkungan tersebut sebelum munculnya ide ini di era modern (Richardson, 1995:3). Saat ini ide-ide mengenai pelestarian dan penyelamatan lingkungan (untuk selanjutnya disebut dengan Politik Hijau) direpresentasikan pada tingkat pemerintahan lokal di negara demokratis–maju, utamanya di Eropa, termasuk pula negara bekas komunis yang berada di Eropa Tengah dan Timur.

Ide mengenai Politik Hijau ini baru muncul dan menjadi populer pada abad ke-20 melalui karya-karya yang beredar masa tersebut, beberapa diantaranya adalah The Costs of Economic Growth (1967) oleh E.J. Mishan, The Limits to Growth (1972) oleh Club of Rome, dan The Ecologist (1973) oleh Edward Goldsmith (Richardson, 1995:3). Karya-karya tersebut rupanya memberikan pandangan sekaligus kesadaran bahwa penting untuk mempertahankan kelangsungan dari alam yang berfungsi sebagai sumber kehidupan manusia. Lebih lanjut ide tersebut ditransformasikan dalam sebuah istilah ‘sustainable development’ atau yang lebih kita kenal dengan istilah pembangunan dunia berkelanjutan. Dalam panggung politik, Inggris Raya-lah yang pertama kali mencoba mengimplementasikan ide politik hijau dalam perpolitikan dalam negerinya, yang pada awalnya berawal dari sebuah kelompok ‘People’ yang peduli terhadap masalah lingkungan, yang kemudian menjadi Ecologist Party pada tahun 1975 dan menjadi Green Party pada tahun 1985, yang memperjuangkan nilai-nilai ‘lingkungan’ dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat legislatif (Richardson, 1995:4).

Namun dalam artikelnya yang berjudul The Politics of Sustainable Development (1997), Dick Richardson menyatakan bahwa ide mengenai pembangunan dunia berkelanjutan (sustainable development) merupakan sebuah sandiwara/kepura-puraan (Richardson, 1997:41). Sebab secara praktis terdapat banyak kontradiksi dari apa yang telah menjadi kesepakatan dengan implementasinya. Hal ini kurang lebih dikarenakan terdapat dua pendekatan yang saling bertentangan dalam Politik Hijau, yaitu (1) pendekatan antroposentris, yang percaya bahwa kepedulian terhadap lingkungan penting karena ia diperlukan untuk menyokong keberlangsungan hidup manusia (environmentalist); dan (2) pendekatan biosentris, yang percaya bahwa kepedulian terhadap lingkungan penting karena pentingnya nilai intrinsik dari lingkungan itu sendiri (ecologist) (Richardson, 1995:5). Lebih jauh perbedaan dua pendekatan tersebut memberikan tantangan politik bagi pengimplementasian pembangunan dunia berkelanjutan, mulai dari tingkat lokal, nasional, hingga internasional.

Berangkat dari asumsi teori dominasi, pendekatan antroposentris memandang posisi manusia berada di atas dan terpisah dari alam serta memiliki hak atasnya, di mana keberadaan bumi dan isinya adalah untuk dimanfaatkan oleh umat manusia, seperti yang dinyatakan Richardson (1997:42), “Humankind is seen as something separate from the rest of life on earth— and superior to it”. Pandangan ini sudah ada sejak lama, yakni sejak mulai berkembangnya ilmu pengetahuan rasional mengenai alam semesta. Bantahan pemahaman tersebut baru muncul pada tahun 1960an melalui pendekatan biosentris, yang beranggapan bahwa manusia merupakan bagian dari alam semesta dan tidak berada di atasnya (superior), dan oleh karenanya manusia tidak bisa mendominasi alam semesta dengan mengeksploitasinya tanpa batas sebab dengan demikian ia turut mengancam eksistensi dirinya sendiri. Pemanfaatan atas alam tidak seharusnya berlebihan melainkan sewajarnya, “Consumption should be based on human need rather than human greed” (Richardson, 1997:43).

Masih menurut Richardson (1997) terdapat tiga isu yang terkait dengan Politik Hijau ini, antara lain pembangunan (development), kebutuhan (needs), dan keberlanjutan (sustainability). Apabila dilihat dari sudut pandang antroposentris, pembangunan selalu identik dengan pertumbuhan (growth), dalam artian pertumbuhan dalam paradigma barat yang didasarkan pada perhitungan pemasukan/pendapatan nasional (GNP). Sementara sudut pandang biosentris bertentangan dengan pandangan antroposentris, yakni pembangunan dapat tercapai melalui tercapainya kesejahteraan (well-being) manusia dengan konsumsi seminimal mungkin, meskipun hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana indikator kesejahteraan manusia tersebut serta apakah dapat berlaku sama bagi seluruh manusia.

Dalam hal kebutuhan, pendekatan antroposentris memandangnya sebagai hal-hal ekonomis seperti pertambahan kekayaan yang dicapai melalui pendapatan per kapita, sehingga memungkinkan manusia untuk memperoleh kebutuhan material (Richardson, 1997:47). Sedangkan bagi biosentris, kebutuhan merupakan hal-hal yang meliputi makanan yang cukup, air bersih, serta pakaian dan tempat tinggal yang layak (Richardson, 1997:48).

Perbedaan yang lebih besar dan mendasar terdapat pada bagaimana kedua pendekatan tersebut memandang konsep keberlanjutan. Antroposentris memandang bahwa sumber daya alam tidak terbatas, sehingga tidak timbul kekhawatiran atas keberlanjutan. Akan selalu ditemukan pengganti atau alternatif dari sumber daya yang terbuang. Sementara biosentris memandang bahwa sumber daya alam di bumi ini terbatas, dan konsumsi serta eksploitasi yang terus-menerus didasarkan pada pertumbuhan ekonomi tidak bisa bertahan selamanya. Cepat atau lambat bumi akan mencapai batasnya untuk mampu menahan kapasitas eksploitasi yang dilakukan manusia. Pertanyaannya bukan ‘apakah’ hal itu akan terjadi, melainkan ‘kapan’ hal itu akan terjadi (Richardson, 1997:49).

Salah satu usaha untuk mengimplementasikan Politik Hijau dan menyatukan kedua pendekatan tersebut sebagai solusinya, diadakan Brundtland Commission pada tahun 1989. Namun kiranya usaha tersebut tidak berdampak signifikan, “Brundtland concept of sustainability can be seen to be totally anthropocentric in character” (Richardson, 1997:50). Selain itu pengimplementasiannya pun tidak sesuai dengan sisi filosofisnya. Setelah Brundtland Commission terdapat beberapa usaha lainnya untuk dapat memberlakukan ide pembangunan dunia berkelanjutan ini, seperti Earth Summit yang diadakan di Rio de Janeiro, Brasil pada 1992. Namun implementasiannya pun kurang signifikan.

Apabila dianalisa, penerapan usaha efektivitas dan efisiensi lingkungan dalam tingkat global, nasional, maupun lokal menurut Richardson (1997) tidak menunjukkan perbedaan besar. Di tingkat global, hasil dari Earth Summit menunjukkan ketidakefektifan serta ketimpangan, seperti yang dikutip oleh Richardson (1997):

Thus there was a convention on biodiversity, but none on free trade; a convention on forests, but none on logging; a convention on climate, but none on cars; an Action Plan (Agenda 21) which had clauses on enabling the poor to achieve  sustainable livelihoods, but none on enabling the rich to do so” (Ecologist 1992:122).

Sementara itu di tingkat nasional, dalam hal ini Eropa, situasi yang ada kurang lebih sama, di mana kesepakatan atas wilayah perlindungan lingkungan tidak diimplementasikan secara nyata. Sedangkan di tingkat lokal, dalam pemerintah Inggris Raya misalnya, implementasi berupa penerapan Local Agenda 21 melalui regulasi dan kebijakan oleh pemerintah lokal secara langsung (Richardson, 1997:51-3).

Dalam praktisnya di banyak negara, partai politik yang membawa isu lingkungan lebih banyak dan populer di negara maju. Hal ini tidak lain disebabkan oleh adanya prioritas masyarakat negara tersebut. Richardson (1995:10) menyatakan bahwa negara maju tidak lagi dibingungkan dengan permasalahan kesejahteraan hidup masyarakat, sementara di negara berkembang kebanyakan masih berfokus pada masalah penyejahteraan masyarakat, isu peningkatan ekonomi, serta kemajuan material. Sehingga adanya prioritas memengaruhi tingkat kepedulian negara tersebut dalam suatu isu, dalam hal ini lingkungan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjabaran di atas adalah, isu mengenai lingkungan telah ada sejak lama. Namun perkembangannya mulai menjadi cukup pesat dan populer sejak adanya kesadaran pada masyarakat bahwa industrialisasi tidak dapat terus-menerus berjalan secara eksploitatif dengan intensitas yang terus meningkat. Sehingga muncullah pemikiran untuk menjaga kelestarian sumber daya alam demi keberlangsungan masa depan umat manusia. Namun dalam usaha penerapannya, rupanya terdapat dua pandangan yang di satu sisi memiliki visi yang sama, namun di sisi lain memiliki motif yang berbeda, yaitu antroposentris (environmentalist) dan biosentris (ecologist). Perbedaan keduanya menjadi penghambat bagi implementasi Politik Hijau baik secara nasional di berbagai negara, juga secara internasional melalui perjanjian dan kesepakatan internasional. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Politik Hijau sendiri tidak dapat berjalan ketika dua pendekatan tersebut harus diterapkan secara bersamaan. Masyarakat internasional kiranya harus memiliki visi yang sama mengenai penyelamatan bumi bagi masa depan. Diperlukan sebuah kesepakatan yang dapat diimplementasikan secara nyata sehingga usaha penyelamatan bumi tidak hanya berhenti di meja-meja pertemuan para pimpinan negara.

 

Referensi:

Richardson, Dick. 1995. “Philosophical, programmatic and electoral considerations” dalam Richardson, Dick and Rootes, Chris eds. 1995. The Green Challenge: the development of green parties in Europe. New York and London: Routledge. 3-16

Richardson, Dick. 1997. “The Politics of Sustainable Development” dalam Baker, Susan et al eds. 1997. The Politic of Sustainable Development. London and New York: Routledge. 41-57.

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :